Menpan RB: Aparatur Sipil Negara (ASN) Harus Netral
Beritapapua.id - Menpan RB: Aparatur Sipil Negara (ASN) Harus Netral - Jabarekspress

Menpan RB: Aparatur Sipil Negara (ASN) Harus Netral – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaran Pilkada 2020.

“Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, masalah netralitas ASN memang kerap kali muncul menjelang pilkada. Bahkan, ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 23 Juni lalu, Tjahjo mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen ASN tidak terjaga netralitasnya.

“Jujur, kami akui, 70 persen netralitas ASN tidak terjaga. Ada sekretaris daerah yang terang-terangan berkampanye untuk memenangkan calon tertentu.” Ucap Tjahjo, seperti melansir dari kompas.

“Ini juga repot. Ada pula guru yang menjadi tim sukses calon tertentu. Guru menjadi timses karena bisa merekrut (pendukung) melalui anak didik dan orangtuanya. Ada juga yang menjadikan guru menjadi kepala dinas demi kepentingan ini,” katanya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 778 aduan yang mereka terima pada 2019, dengan 49,6 persen aduan terkait netralitas ASN. Sedangkan untuk 2020, hingga bulan Juni, terdapat 225 aduan soal netralitas ASN.

Tjahjo menekankan bahwa negara tidak pernah mencabut hak ASN dalam hak politik termasuk hak untuk memilih.

Baca Juga: Coin A Chance, Mengumpulkan Koin Untuk Pendidikan

SKB Sebagai Pedoman Pengawasan ASN Netral

Kemenpan RB akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pilkada. Surat ini akan ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, KASN, dan Badan Pengawas Pemilu pada 10 September 2020.

Tjahjo mengatakan bahwa tujuan dari penetapan SKB ini adalah untuk menjadi pedoman bagi instansi pemeritah dalam menjaga netralitas pegawai ASN. Selain itu pedoman ini adalah dasar dalam mewujudkan kepastian hukum ketika terjadi pelanggaran netralitas ASN.

Tjahjo pun berharap agar pedoman ini dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, termasuk juga untuk meminimalisir praktik kesewenang-wenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN dalam pilkada.