Menteri Keuangan Tolak Pajak 0 Persen
Beritapapua.id - Menteri Keuangan Tolak Pajak 0 Persen - Bisnis

Menteri Keuangan Tolak Pajak 0 Persen – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen.

“Kita tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi APBN Laporan Periode Realisasi September, Senin (19/10).

Menurutnya, insentif pajak mobil nol persen bisa memberikan dampak negatif kepada perekonomian dalam sektor lainnya.

“Setiap insentif yang diberikan kita akan evaluasi lengkap. Sehingga kita jangan berikan insentif di satu sisi yang berikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi lain,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa di tengah pandemi covid-19, pihaknya lebih memprioritaskan untuk memberikan stimulus fiskal yang bisa dinikmati oleh dunia usaha yang terdampak. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan dukungan insentif kepada sektor industri secara keseluruhan, yang selama ini telah diberikan.

Baca Juga: Sebanyak 25 Persen ASN Papua Positif Corona

Permintaan Dari Kemenperin

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Kemenkeu untuk membebaskan pajak mobil baru.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Agus beberapa waktu lalu.

Agus melemparkan usul ini untuk memacu industri otomotif dalam negeri agar tetap bertahan pada masa pandemi covid-19. Menurutnya, selama pandemi, industri otomotif mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan perlu mendapatkan perhatian lantaran melibatkan banyak tenaga kerja dan industri kecil menengah komponen otomotif.

Atas dasar itu, Kemenperin kemudian mengajukan relaksasi sejumlah pajak untuk mendukung keringanan pembelian kendaraan. Seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru sebesar 0 persen. Serta untuk PPN dan pajak daerah yang mencakup Bea Balik Nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak progresif.

Ia pun mengatakan apabila usulan ini mendapatkan persetujuan, maka daya beli masyarakat akan terdorong terhadap industri otomotif.  Selama ini, menurutnya, industri otomotif diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Apalagi, industri otomotif merupakan satu dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Agus.