Merayu Pamong Pradja Melalui Tunjangan Hari Raya (THR)
Ilustrasi THR ASN 2021 (foto : istimewa)

Merayu Pamong Pradja Melalui Tunjangan Hari Raya (THR) – Menjelang lebaran tiba, hampir seluruh pegawai menunjukkan wajah yang sumringah. Bukan hanya libur panjang untuk merayakan hari kemenangan, tetapi juga turunnya bonus lebaran.

Bagaimana tidak? Bagi pekerja atau pegawai yang telah bekerja lebih dari satu tahun pada sebuah perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji akan diterima sebelum libur lebaran.

THR merupakan hak dari pegawai, baik dari sektor swasta, maupun mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk mereka yang menjadi pegawai swasta, hak untuk memperoleh THR didasarkan pada peraturan menteri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan secara spesifik mengatur hal ini.

Sedangkan untuk mereka yang bekerja pada sektor sipil, TNI dan Polri, hak untuk mendapatkan THR diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Upaya Soekarno Mendapatkan Dukungan Politis Melalui THR

THR yang kini dinikmati dan dinanti oleh para pekerja, awalnya merupakan langkah politis pemerintah Orde Lama untuk memperoleh dukungan dari PNS.

Baca Juga : Jalan Panjang Menuju Legalisasi Ganja

Pada tahun 1951, Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo memutuskan untuk memberikan tunjangan kepada para Pamong Pradja (sebutan PNS kala itu). Program andalan Kabinet Soekiman ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Kebijakan ini mendapatkan simpati dari kalangan aparatur, namun menimbulkan kecemburuan dari kalangan buruh, yang kala itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Soekiman pun mengimbau pula kepada perusahaan swasta untuk memberikan tunjangan yang sama.

Namun, THR sejak tahun 1951 di masa Kabinet Soekiman itu, tidak mempunyai dasar hukum. Berulangnya pemberian tunjangan menjelang hari raya, merupakan kesepakatan yang menjadi budaya saja.

Baru pada tahun 1994, Menteri Tenaga Kerja Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur THR sebagai hak dari pegawai atau pekerja. Hal ini diatur di dalam Permenaker RI No. 04/1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Peraturan ini mengalami revisi secara berkala. Hal ini mengikuti perkembangan dunia industri juga kondisi politis dan ekonomi negara.

Meski Indonesia dan dunia masih berjibaku dengan Pandemi Covid-19. Namun THR masih diimbau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa dibayarkan secara penuh oleh perusahaan. Liburan boleh tidak mudik, tetapi belanja lebaran boleh saja terus, kan?