Minuman dan Asap Knalpot Dikenai Pajak? Begini Penjelasan Sri Mulyani
beritapapua.id - Minuman dan Asap Knalpot Dikenai Pajak? Begini Penjelasan Sri Mulyani - Zach Gibson

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan penerapan tarif cukai untuk produk minuman berpemanis dan asap knalpot dari kendaraan umum.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama  komisi IX DPR pada hari Rabu 19 Februari 2020. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani meminta persetujuan kepada Komisi IX DPR untuk penerapan cukai minuman berpemanis.

Ia menyampaikan alasan ingin menerapkan cukai tersebut dikarenakan produk minuman berpemanis menjadi penyebab utama diabetes di masyarakat meningkat.

“Di Indonesia prevalensi diabetes mellitus di atas 15 tahun meningkat cukup tajam, dari 1,5% di 2013 menjadi 2% penduduk. Mungkin ini salah satu yang sumbang biaya besar dari BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Ia pun menjelaskan jika penerapan cukai tersebut disetujui, maka pemerintah bisa mendapatkan penerimaan mencapai Rp6,25 triliun. Sri Mulyani menyebutkan objek cukai tersebut adalah minuman yang mengandung pemanis baik gula dan pemanis buatan yang siap untuk dikonsumsi, dan minuman yang konsentratnya dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengeceran.

Produk-produk tersebut antara lain teh kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman berpemanis lainnya. Selain itu, tariff cukai yang diajukan oleh Sri Mulyani pada minuman berpemanis adalah Rp1.500 per liter untuk teh kemasan. Produksi teh kemasan ini mencapai 2.191 juta liter per tahun, jika ditotal produksi itu berpotensi menyumbang penerimaan Negara mencapai Rp2,7 triliun.

Untuk produk karbonasi, Sri Mulyani mengajukan tariff cukai sebesar Rp2.500 per liter. Tercatat produksi minuman ini mencapai 747 juta liter. Dari situ Negara bisa meneriman pendapatan mencapai Rp1,7 triliun.

Tarif cukai selanjutnya yaitu untuk produk berpemanis lainnya seperti minuman energy drink, kopi, konsentrat dan lainnya sebesar Rp2.500 per liter. Total produksi dari minuman ini sebesar 808 juta liter dengan potensi penerimaan Negara sebesar Rp1,85 triliun.

“Apabila ini dikenakan akan mendapatkan penerimaan Rp6,25 triliun,” tuturnya.

 Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga: Donor Sperma Dan Ovum Dapat Dipenjara

Selain Minuman Berpemanis Asap Knalpot Juga Ikut Kena Pajak

Selain menerapkan cukai ke sejumlah produk minuman berpemanis, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengusulkan untuk menerapkan cukai emisi kendaraan bermotor. Menurutnya emisi yang dapat berupa asap knalpot itu memiliki dampak buruk terhadap iklim.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan kalau objek yang dikenakan cukai adalah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2. Dan dari penerapan cukai tersebut Negara berpotensi menerima uang sebesar Rp15,7 triliun.

Akan tetapi pemerintah masih belum memiliki hitungan detail mengenai dampak dari penggunaan kendaraan bermotor setelah cukai tersebut diberlakukan. Selain itu Sri Mulyani juga belum menentukan besaran tarif cukai yang akan dikenakan untuk barang tersebut.

Selain untuk mengurangi dampak buruk terhadap iklim, penerapan cukai tersebut juga diharapkan akan merubah trend otomotif dengan memproduksi kendaraan berbasis listrik yang lebih ramah lingkungan.

“Ini sesuai program pemerintah yang ingin mendorong produksi kendaraan berbasis listrik yang emisinya jauh lebih kecil, sehingga non listrik yang emisinya jauh lebih besar akan jadi objek cukai,” kata Sri Mulyani.

Kita nantikan saja apakah kebijakan tersebut benar-benar akan direalisasikan atau tidak. Mengingat kebijakan tersebut harus melalui persetujuan dari Komisi IX DPR.