Misteri Kasus Bank Bali, Djoko Tjandra jadi Buronan
beritapapua.id - Misteri Kasus Bank Bali, Djoko Tjandra jadi Buronan - REQNews

Djoko Tjandra kembali menjadi perbincangan publik, lantaran dugaan korupsi pengalihan hak tagih (Cessie) Bank Bali yang menjadikannya Buronan. Dilansir dari CNNIndonesia.com, kasus ini bermula pada saat Bank Bali menjalin kerja sama dengan pihak PT. EGP yang akhirnya bermasalah. Dimana fee yang diperoleh PT. EGP hampir separuh dari piutang yang ditagih, dimana Rp905 miliar yang digelontorkan Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. EGP menerima Rp546 miliar, sedangkan Bank Bali hanya menerima Rp359 miliar.

BPPN yang menyadari adanya sejumlah kejanggalan akhirnya membatalkan perjanjian tersebut. Kejaksaan Agung yang mengendus kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan hak tagih akhirnya menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka, tetapi hanya tiga orang yang dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Djoko Tjandra (Direktur PT EGP), Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Pada Agustus tahun 2000, Djoko Tjandra dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena kasus tersebut bukanlah tindak pidana, melainkan perdata. Kejaksaan Agung lalu mengajukan kasasi, namun kasasi ditolak pada 2001 dan Djoko dilepaskan dari segala tuntutan. Delapan tahun usai vonis bebas pada tahun 2008, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan bebas Djoko Tjandra. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara. Namun sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri dan ditetapkan sebagai buron. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra berada di Papua Nugini.

Baca Juga: Tarif Iuran BPJS Kesehatan Alami Kenaikan

Pencegahan Djoko Tjandra Ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Atas permintaan KPK dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Djoko yang berlaku 24 April 2008 hingga 6 bulan ke depan. Kemudian, red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra terbit pada 10 Juli 2009. Pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI berlaku selama 6 bulan. Dan pada 12 Februari 2015 terdapat permintaan DPO dari Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia terhadap Djoko.

Pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI. Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal tersebut dengan menghapus nama Djoko dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Hingga akhirnya pada 8 Juni 2020, Djoko Tjandra disebut telah mengajukan PK di PN Jakarta Selatan atas kasus yang membelitnya.

Hal itu berujung dengan Kejaksaan Agung RI yang mengajukan permintaan DPO pada 27 Juni 2020,  sehingga nama Djoko dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO. Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan Djoko Tjandra berada di Jakarta sejak 3 bulan yang lalu. Burhanuddin juga mempertanyakan pencekalan pihak imigrasi yang menurutnya dengan status narapidana masih dalam status cekal dan tak bisa masuk Indonesia.

Sidang perdana Peninjauan Kembali pada 29 Juni 2020 yang diajukan Djoko pun sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanpa kehadirannya. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya sakit dan mendapat surat sakit dari klinik di Kuala Lumpur, Malaysia.