MPR: Perlu Grand Design Untuk Pembangunan Papua
Beritapapua.id - MPR: Perlu Grand Design Untuk Pembangunan Papua - Antara

MPR: Perlu Grand Design Untuk Pembangunan Papua – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan perlu adanya grand design pembangunan yang rekonsiliatif, holistik, dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan termasuk pemberdayaan perempuan di Papua. Mengingat dana otonomi khusus untuk papua yang sudah digelontorkan selama hampir 20 tahun. Dengan jumlah mencapai Rp 92,24 triliun, belum mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi.

“Grand design juga diperlukan agar tata kelola penggunaan dana Otsus kedepannya bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya grand design, dibawah koordinasi Bappenas sebagai Kepala Desk Pembangunan Papua, antar kementerian/lembaga bisa memiliki paradigma yang sama, tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Sekaligus menyederhanakan peraturan agar tak lagi ada tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di Papua,” Kata Bamsoet, Selasa (22/9/2020).

Bamsoet menerangkan, selain memiliki kekayaan sumber daya alam berupa cadangan mineral. Papua juga memiliki berbagai potensi ekonomi yang tak kalah hebat. Seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Baca Juga: Atlet Papua yang Berlaga di Kancah Internasional

Revisi Terhadap UU Otonomi Khusus Papua

MPR: Perlu Grand Design Untuk Pembangunan Papua
Beritapapua.id – MPR: Perlu Grand Design Untuk Pembangunan Papua – Telisik

Lebih lanjut Bamsoet mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan revisi terbatas terhadap UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Guna memperpanjang pemberian dana Otsus terhadap Papua. Yang mana menurut ketentuan Pasal 34 ayat 3 hurup c poin 6, hanya berlaku selama 20 tahun (2001-2021).

“Sebagaimana ditegaskan Kepala Bappenas, pemberian dana Otsus papua akan berakhir pada tahun 2021. Agar setelah tahun 2021 masyarakat Papua bisa tetap mendapatkan dana Otsus, ketentuan dalam pasal 34 tersebut harus direvisi. Rencananya, pemerintah akan meningkatkan dana Otsus Papua dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon total DAU Nasional. Selain revisi Pasal 34, perlu juga dipertimbangkan revisi Pasal 76 dan Pasal 77 agar proses pemekaran Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Yang mana merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 tahun 2017. Agar berbagai potensi yang dimiliki Papua tersebut bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat Papua.