MRP Tolak Perpres Tentang Investasi Miras di Tanah Papua
MRP Tolak Perpres Tentang Investasi Miras di Tanah Papua

Kebijakan presiden Joko Widodo mengizinkan investasi bagi industri minuman keras (Miras) di Tanah Papua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama delapan Sinode di Tanah Papua, termasuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) provinsi Papua.

Luiz mengaku penolakan tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi yang pada rapat MRP melalui Pokja Agama pada Rabu, Jayapura (24/2/2021).

“Dalam rapat konsultasi bersama Uskup dan para Sinode di Tanah Papua serta PWNU Papua itu telah menolak keberadaan peredaran miras dan narkoba di Tanah Papua,” ujarnya.

Sikap penolakan adalah hasil dari rapat konsultasi kepada presiden Jokowi yang memberikan izin berinvestasi miras skala besar hingga eceran. Yang tertuang dalam Perpres tentang bidang usaha penanaman modal.

Setelah rapat konsultasi bersama pimpinan agama, kata Luiz, MRP mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di provinsi Papua. Timotius Murib, ketua MRP selaku pembuka Rakor tersebut.

Hadir dalam rakor yang diadakan di hotel Hom, Abepura, Jumat (26/2/2021), kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol Robinson D. P. Siregar, direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian, dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Papua, William R Manderi. Sedangkan Walikota Jayapura yang juga sudah dapat undangan tidak dapat berkesempatan hadir.

Penolakan Investasi Miras Mendapatkan Dukungan Rakyat Papua Melalui Tokoh Agama

“Hasil rapat konsultasi kemudian mendapat kesepakatan bersama bahwa atas dukungan rakyat Papua melalui para tokoh agama sebagai pimpinan umat yang ada di Tanah Papua mengutuk dan menolak miras dan narkoba di Tanah Papua. Dengan itu para pemangku kebijakan baik BNN Papua, Polda Papua dan Satpol PP juga mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas miras dan narkoba di Tanah Papua,” tuturnya.

Dengan sikap tegas tersebut, MRP menyatakan menolak Perpres nomor 10 tahun 2021 yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah peredaran miras yang diproduksi secara terbuka. Tiga provinsi lainnya yang diberikan izin investasi industri miras yakni Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Baca Juga : Perayaan HUT ke-111 Kota Jayapura Tetap Dengan Protokol Kesehatan

“MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua dengan tegas menyatakan menolak Perpres itu. Kematian orang Papua akan semakin cepat akibat aturan ini. Sebab, selama ini kematian akibat miras sudah cukup besar,” ujarnya.

Rakyat Papua menolak Perpres investasi miras, karena menurutnya, sangat besar dampaknya jika diberlakukan. Akan lebih cepat dan semakin banyak kematian orang Papua.

Tingginya Angka Kematian Akibat Miras

“Papua sampai hari ini tingkat kriminalitasnya tertinggi, termasuk angka kematian akibat miras dan narkoba sesuai data Polda Papua. Seharusnya pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan, perlu melibat data kriminalitas, tidak boleh serta merta keluarkan aturan yang tidak melindungi rakyat. Ini dampaknya besar sekali, jadi kita tegas tolak pemberlakuan Perpres nomor 10 tahun 2021 di Tanah Papua,” ujar Mulait.

Timotius Murib, ketua MRP menegaskan, miras dan narkoba adalah musuh bersama, sehingga MRP merasa, menolak investasi miras itu penting demi menyelamatkan manusia terutama orang asli Papua.

“Keberadaan miras dan narkoba membawa dampak buruk. Dengan melihat realita seperti itu, semua pihak harus bergandengan tangan termasuk MRP”ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah provinsi Papua untuk segera bangun balai rehabilitasi.

Selain itu, kata ketua MRP, upaya bersamaan dengan itu adalah pembuatan regulasi dan fasilitas untuk pencegahannya.

Perpres nomor 10 tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang ini sempat membuat gelombang aksi protes dari berbagai pihak di Indonesia