Mudik Lokal Tidak Boleh, Bagaimana dengan Jika Bekerja?
Ilustrasi lalu lintas pengendara di jalan pantura (foto : istimewa)

Kabar terakhir terkait aturan mudik bahwa masyarakat pada wilayah aglomerasi tidak boleh melakukan mudik lokal. Adapun yang termasuk dalam wilayah aglomerasi adalah,

  1. Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro)
  2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  3. Bandung Raya Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur)
  4. Solo Raya Jogja Raya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusilo)
  5. Makassar, Sungguminasa, Takalar, Maros (Maminasata).

Tentu, hal ini memicu banyak pertanyaan. Terlebih, banyak warga yang memiliki tempat kerja lintas kota atau bahkan lintas provinsi. Terkait hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) angkat bicara.

Menurut Kepala DPMPTSP Jakarta, Benni Aguscantra, pekerja pada wilayah aglomerasi Jabodetabek tak perlu surat izin. Sebelumnya, mereka yang melakukan perjalanan kerja keluar kota memerlukan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM.

Surat tersebut wajib memuat persetujuan dan tanda tangan pejabat kantor. Misalnya,

  1. Pejabat setingkat eselon II, khusus bagi pegawai pemerintahan/ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri
  2. Pemimpin perusahan, khusus bagi pegawai swasta
  3. Kepala desa atau lurah, khusus bagi masyarakat umum
  4. Saat melakukan perjalanan non-mudik, masyarakat wajib memiliki SKIM yang versi cetak dengan identitas pelaku perjalanan.

“Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM (surat izin keluar masuk) ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar/masuk wilayah DKI Jakarta,” kata Benni melalui mengutip Kompas, Sabtu (08/05/2021).

Kemudian, pernyataan ini sekaligus mengoreksi aturan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin. Sebelumnya, Arifin menyebut pekerja Jabodetabek memerlukan SIKM meski hanya untuk bekerja.

“Kalau dia orang bekerja, kalau mau pergi harus ada surat tugas dari pimpinan perusahaan,” kata Arifin, Jumat (07/05/2021).

Hal ini juga berlaku pada wilayah Sumatra Utara. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menjamin aturan larangan mudik tak mengganggu pekerja.

Ketika Fakta Tak Sesuai Realita: Larangan Mudik Masih Menjadi Momok Pekerja

Kendati pemerintah menjamin mobilitas pekerja, larangan mudik masih mengganggu sejumlah sektor. Pertama, tak semua wilayah memberikan kelonggaran bagi pekerja. Kedua, ada sejumlah pekerja yang merasakan dampak dari larangan mudik lokal.

Pertama, adanya pembatasan operasional kendaraan umum, khususnya KRL Commuter Line. Seperti, tidak berhenti pada stasiun Tanah Abang dan jam operasionalnya lebih pendek. Hal ini membuat mereka yang harus pulang malam kesulitan.

Baca Juga : Bagaimana Jika Lupa Bayar Zakat?

Mengutip kabar24bisnis.com, Robby, seorang pramuniaga salah satu pusat perbelanjaan Jakarta merasakan hal tersebut. Ia mengaku kesulitan ketika harus mengisi shift malam.

“KRL terakhir kan cuma sampai jam delapan malam, sedangkan mal tutup jam sembilan. Jelas saya nggak dapat kereta terakhir dong kalau giliran shift kedua. Kita udah nggak mudik ikut repot juga,” katanya (06/05/2021).

Selanjutnya, kasus serupa juga terjadi pada wilayah lainnya. Kota Malang, Jawa Timur misalnya. Seorang pekerja mengaku kerap tertahan pada pos penyekatan perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Menurutnya, meskipun sudah mengenakan seragam, petugas tetap menanyakan keperluan dan tujuan. Bahkan, memintanya memutar balik. Hal ini karena ia memegang KTP Banyuwangi.

“Aku nggak mudik, aku kerja di Kota Malang tetapi tempat tinggal di Kabupaten Malang. KTP-ku Banyuwangi, nomor [polisi] kendaraan juga dari Banyuwangi. Dicegat disuruh putar balik, padahal pakai seragam, bawa ID-card kantor, surat juga ada, ruwet banget,” katanya mengutip Bisnis Jumat (07/05/2021).

Terkait situasi ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio, punya pendapat. Bahwa, ini adalah bukti ketidakmampuan pemerintah menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

“Sudah dari awal saya katakan sulit pelarangan mudik ini, masyarakat juga sudah ada yang pergi dari awal. Kebijakan pemerintah ini sudah tidak beres membuat masalah jadi berkepanjangan. Tracing dan testing itu harusnya semakin besar bukan [mengeluarkan] kebijakan yang membingungkan,” katanya ketika mengutip Bisnis, Jumat (07/05/2021).