Nadiem-Yaqut Buka Suara Soal Madrasah-SMA yang Hilang di RUU Sisdiknas
beritapapua.id - Nadiem Makarim (kiri), Yaqut Cholil Qoumas (kanan). (Foto: Tangkapan layar video Instagram)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, bersama dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait dengan hilangnya istilah Madrasah hingga SMA di RUU Sisdiknas. Berdasarkan pernyataan mereka, tidak ada niatan untuk menghilangkan sistem pendidikan madrasah dan lainnya.

Nadiem pun membuat sebuah pernyataan yang kemudian diunggahnya dalam akun Instagramnya. Dia mengatakan bahwa sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Yaqut. Menag menilai bahwa RUU Sisdiknas yang fleksibel dapat memajukan pendidikan khususnya madrasah.

Dikutip dari news.detik.com, “Saya pun yakin bahwa dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas, pembelajaran untuk semua peserta didik di Indonesia, akan meningkat dan kualitas sistem pendidikan kita akan membaik di masa depan,” kata Yaqut selaku Menag.

Pernyataan Lengkap Mendikbud Ristek Dilansir

Bersumber dari Detik, berikut di bawah ini pernyataan lengkap dari Mendikbud Ristek:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong-royong dan inklusi.

Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas.

Baca Juga: Layanan Mobile X-ray Pemeriksaan TB Semakin Diperluas Hingga ke 7 Provinsi

Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbesit sekalipun di benak kami.

Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh revisi RUU Sisdiknas.

Namun, penamaan spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK dan MA, akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis.

Adapun empat hal pokok yang diformulasikan dalam RUU Sisdiknas antara lain kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antar daerah dan inovasi. Kedua kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar. Ketiga kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional. Dan keempat, kebijakan peningkatan otonomi serta perbaikan tata kelola pendidikan tinggi.

Selanjutnya saya akan mempersilahkan Gus menteri untuk menyampaikan pernyataan.

Berikut pernyataan Lengkap Menag:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Menyambung pernyataan Mas Menteri tadi, benar bahwa di Kementerian Agama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara dengan erat dengan Kemendikbud Ristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas sampai hari ini.

RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap eksistensi pesantren dan madrasah.

Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU sisdiknas.

Dan saya pun yakin bahwa dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU sisdiknas, pembelajaran untuk semua peserta didik di Indonesia akan meningkat, dan kualitas sistem pendidikan kita akan membaik di masa depan.

Terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.