Nasib Para Veteran Indonesia Kini, Perlu Perhatian Pemerintah
beritapapua.id - Nasib Para Veteran Indonesia Kini, Perlu Perhatian Pemerintah - Media Indonesia

Nasib Para Veteran Indonesia Kini, Perlu Perhatian Pemerintah – Momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang diperingati tiap tahunnya, kembali dirayakan oleh seluruh masyarakat bangsa. Namun, meskipun sudah memasuki usia 75 tahun kemerdekaan, kondisi tersebut rupanya tak berbanding lurus dengan nasib para veteran yang kini kehidupannya terbilang memprihatinkan.

Diantara veteran yang hidup memprihatinkan itu antara lain, H. Satibi dari Rawa mekar Jaya (Serpong), keluarga Baba Komboy dari Parakan (Pamulang), Baba Dahlan dan Baba Arsan dari Benda Baru (Pamulang), serta Amir Ali dari Serpong Utara. Taraf kehidupannya minim, bisa dicek dari data yang ada. Bentuk perhatian dari pemerintah kota hanya muncul saat perayaan ceremonialnya saja.

Meski tak dipungkiri, pemerintah telah memberikan perhatian dengan meningkatkan dana kehormatan veteran yang sebelumnya hanya Rp250 ribu hingga sekarang sudah Rp750 per bulan untuk dana kehormatan.

Selain dana kehormatan, bagi veteran yang tidak punya pensiun itu terima yang namanya tunjangan veteran sebesar Rp1,5 juta. Tapi bagi yang punya pensiun seperti TNI, Polri, ada pegawai pemerintah waktu itu ikut (berjuang), terima tunjangan veteran besarannya separuh dari yang tidak punya pensiun.

Baca Juga: Paskibraka 2020 Diresmikan Oleh Presiden Jokowi Resmi Kukuhkan

Gubernur DKI Berencana Membebaskan Pajak untuk Para Veteran Indonesia

Terhitung dari tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi para veteran pejuang kemerdekaan. Tak hanya bagi individu veteran, tapi juga tiga generasi ke bawah dari keluarganya. Kebijakan ini diberikan sebagai tanda terima kasih kepada veteran yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang memang sudah seharusnya diperhatikan oleh negara.

Rencana itu disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri kegiatan pelantikan Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2019-2024 di Balai Agung, Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa 9/4/2019.

Namun Anies selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan, tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi. Terhadap pajak rumah yang dipakai para veteran, asal tidak dijual kembali dan digunakan untuk kegiatan komersial.

Sebab, Anies juga mengetahui betul bahwa pajak daripada PBB rumah veteran tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena mayoritas mereka berada di kawasan yang sekarang menjadi pusat di Jakarta.

Menurut Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri, ada sekitar 22.000 orang veteran yang PBB-nya akan dibebaskan. Meski begitu, Edi menyebut jumlah pajak dari PBB mereka tidak begitu banyak.

“Potensinya sekitar 22.000 orang atau Rp27 miliar saja. Veteran, pejuang kemerdekaan, itu akan kita bebaskan 100 persen,” ucap Edi.