Negara Rugi Hingga Rp 43 Triliun karena Truk ODOL
beritapapua.id - Negara Rugi Hingga Rp 43 Triliun karena Truk ODOL - beritakapal.com

Penerapan kebijakan mengenai truk yang Over Dimension Over load (ODOL) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mencapai titik temu setelah terjadinya tarik ulur penerapan kebijakan.

Kedua belah pihak bersepakat aturan diberlakukan secara penuh pada 2022, yang diharapkan kedepannya tidak ada lagi truk yang kelebihan muatan. Kemenhub memberlakukan larangan masuk ke pelabuhan penyeberangan bagi truk ODOL per 1 Maret 2020. Selain memberlakukan aturan tersebut, Kemenhub akan mengembalikan bentuk truk sesuai dengan ukuran normalnya.

Selain itu Kemenhub juga hanya mengizinkan truk ODOL pengangkut komoditas tertentu yang boleh masuk tol, adapun truk yang dikecualikan yaitu yang menangkut semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, dan air minum kemasan.

Dikutip dari tempo.co Budi Setiyadi mengatakan truk odol membuat negara merugi lantaran jalan mudah rusak. Mengacu pada data Kementrian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), kerugian yang dialami oleh negara akibat truk ODOL sebesar Rp43 triliun untuk perbaikan jalan nasional.

Adapun berdasarkan catatan Korlantas Polri, selama 2019 telah terjadi 1.376.956 pelanggaran lalu lintas. Sebanyak 10% di antaranya atau 136.470 kendaraan terdeteksi melakukan pelanggaran ODOL. Dalam sehari, rata-rata terdapat 378 angkutan barang melanggar kapasitas dan beban muatan.

Baca Juga: Mengenal Hutan Mangrove, Kekayaan Alam di Indonesia

Kemenhub Buru Delar Yang Masih Berani Jual Truk ODOL

Budi Setiadi juga mengatakan pihaknya akan menindak pihak dealer yang kedapatan menjual truk dengan bak termodifikasi agar dimensinya sanggup menampung muatan di luar ketentuan. Bagi mereka yang kedapatan masih nekat membawa muatan berlebih akan dijerat dengan Pasal 277 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Sejumlah sejumlah dealer dari berbagai merek banyak yang menyalahi aturan sebab menjual truk dengan bak tidak sesuai aturan disebabkan untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap seluruh dealer kendaraan komersial untuk memudahkan temuan praktik jual beli truk ODOL.

“Ya Pokoknya dealer sudah kami mapping semua. Ya sepertinya dealer tidak berani lagi, taoi perusahaan karoseri masih, mungkin, tapi itu yang perusahaan kecil abal-abal gitu. Dealer itu kan perusahaan besar, tapi tidak tau juga. Kalau ada ya kami tangkap, ini kan masuk kejahatan bukan pelanggaran” Kata Budi Setiadi.