MUI: Netflix Diharam?
MUI: Netflix Diharam?

Baru-baru ini terdengar kabar mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tersebar di media sosial. Pada berita yang tersebar menyebutkan bahwa MUI menetapkan fatwa yang mengharamkan Netflix. Namun Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanudin AF mengatakan pihaknya belum berencana menerapkan fatwa soal Netflix diharamkan.

Dalam keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, Hasanudin mengatakan pemberitaan yang menyebutkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Netflix diharamkan adalah tidak benar. Terlepas dari benar atau tidaknya terbitnya fatwa tersebut perlu diketahui kekuatan hukum sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Di Indonesia ada 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku yaitu hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, Serta Hukum Agama Islam. Hukum Agama Islam berlaku di Indonesia karena faktor historis, dan sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hukum Agama Islam hanya berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam saja, tetapi dapat berlaku menyeluruh apabila diundang-undangkan.

Baca Juga: Remisi 43 Narapidana pada Hari Raya Imlek

Lalu Bagaimana kekuatan Fatwa di Indonesia?

Untuk membahas lebih lanjut maka kita harus mengetahui apa itu Fatwa. Fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang peminta fatwa (mujtahid atau mufti), sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa terhadap suatu kasus.

Fatwa merupakan ketentuan Hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran yang sungguh-sungguh (ijtihad) dan persesuaian pendapat para ahli (ijma). Jika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 angka 2 berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di Indonesia. Pada kesimpulannya  fatwa yang dikeluarkan MUI tidaklah mengikat berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 15 tahun 2019, sebab peraturan baru dapat dikatakan mengikat apabila dalam suatu rancangan undang-undang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini sesuai sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1946 (UUD 1945) Pasal 20 Ayat (2).

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. dalam artikelnya Fatwa MUI dan Living Law Kita menjelaskan bahwa fatwa adalah tidak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Fatwa baru bisa mengikat jika sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang.