Non Litigasi Untuk Pidana Pemerkosaan? Pemikiran yang Salah Kaprah
beritapapua.id - ilustrasi korban pemerkosaan (foto : Geety Images/iStockphoto)

Publik sedang geram atas kasus pemerkosaan dengan seorang pelaku yang adalah anak dari anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerindra. Hal yang menjadikan kegeraman masyarakat semakin menjadi-jadi adalah, upaya dari penasihat hukum pelaku yang ingin mengupayakan non litigasi sebagai jalan penyelesaian perkara.

Untuk diketahui, bahwa korban adalah perempuan yang masih di bawah umur. Ia diperkosa dan dijajakan layaknya Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh pelaku kepada teman-temannya. Setelah perkara ini terbongkar, pelaku kemudian melarikan diri selama beberapa waktu lamanya.

Pada tanggal 21 Mei 2021, pelaku dengan didampingi oleh keluarga serta kuasa hukumnya menyerahkan diri ke Polres Metro Bekasi. Segala upaya dilakukan oleh keluarga korban beserta kuasa hukumnya untuk meringankan hukuman dari pelaku.

Salah satu upaya yang diusulkan oleh kuasa hukum dari pelaku adalah, menikahkan pelaku dengan korban pemerkosaan atas nama menghindarkan zinah yang telah terjadi.

Partai Gerindra Banjir Kecaman

Kejadian tersebut tentu menuai kemarahan dari masyarakat. Segala caci dan hujatan diumpatkan kepada korban beserta keluarga, tak lupa kuasa hukumnya yang dianggap cacat logika hukum.

Bukan hanya itu saja, Partai Gerindra sebagai partai yang mengusung ayah dari pelaku sebagai anggota DPRD pun tak kalah mendapatkan kritikan pedas di twitter.

Baca Juga : Fakta Nutrisi Sayur Hijau Brokoli, Bisa Mencegah Kanker

Pasalnya ketika ada netizen yang bertanya pendapat Gerindra perihal kasus yang sedang menimpa salah satu kadernya ini. Admin dari akun Gerindra memberikan jawaban yang keliru.

Cuitan twitter akun official Gerindra yang sudah dihapus
Cuitan twitter akun official Gerindra yang sudah dihapus

Gerindra mencuitkan bahwa proses hukum terhadap pelaku diteruskan atau tidaknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga korban.

Pemerkosaan Bukanlah Delik Aduan

Publik menganggap jawaban Gerindra ini sebagai upaya birokratif yang tidak mempertimbangkan perasaan korban. Pun jawaban yang diberikan keliru, karena pemerkosaan merupakan delik biasa yang tidak bisa dicabut, maupun tidak butuh aduan.

Tindak Pidana pemerkosaan diatur di dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal ini tidaklah membutuhkan aduan dari korban atau keluarganya, sehingga terhadap proses yang telah dilangsungkan tidak dapat dibatalkan maupun dicabut.