Omnibus Law Di Indonesia
Omnibus Law Di Indonesia

Belakangan ini kita sering sekali mendengar berita-berita mengenai Omnibus Law. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ragu menyebut jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia terlalu banyak. “Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi yang membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri” kata Jokowi.  Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi saat ini masih ada sekitar 8.451 peraturan pemerintah pusat dan 15.985 peraturan daerah yang membuat Indonesia seakan terjebak dan tidak mamp berbuat apa-apa.

Presiden Joko Widodo mengatakan “Mulai Dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Direktorat Jenderal (PERDIRJEN), sampai Peraturan Daerah (PERDA) harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespon perubahan dunia yang sangat cepat. Situasi ini, pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mengeluarkan sebuah rancangan undang-undang yang disebut sebagai Omnibus Law.

Baca Juga: Dekonstruksi Definisi Orang Asli Papua

Apa itu Omnibus Bill?

Omnibus Law atau Omnibus Bill merupakan sebuah konsep berupa rancangan undang-undang yang diusulkan yang mana mencakup beberapa perbedaan dan beberapa topik yang tidak terkait.

Omnibus sendiri berasal dari Bahasa Latin yang artinya adalah “untuk segala”. RUU Omnibus adalah dokumen tunggal yang diterima dalam satu suara oleh badan legislatif tetapi menggabungkan beberapa langkah menjadi satu atau menggabungkan bermacam-macam subjek.

Dalam Black Law Dictionary yaitu sebuah kamus mengenai kumpulan peraturan-peraturan dari berbagai negara dijelaskan juga mengenai Omnibus Bill yaitu satu regulasi atau aturan baru yang dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini menggantikan beberapa pasal pada satu regulasi dan disaat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain.

Pakar Hukum Tata Negara Jimmy Z Usfunan mengatakan “Secara teori perundang-undangan di Indonesia konsep Omnibus Bill belum diatur. Jika melihat system perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep Omnibus Bill bisa mengarah sebagai Payung. Karena mengatur secarah menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain”.

Pada kesimpulannya akan diberlakukannya Omnibus Bill di Indonesia diharapkan sebagai solusi untuk membenahi banyaknya aturan. Serta bertujuan untuk menjadi solusi tumpeng tindih regulasi di Indonesia.