Ondofolo Ifale Bantah Terima Rp1 M dari BPBD Kabupaten Jayapura
beritapapua.id - Ondofolo ifale, Jhonny Suebu. (foto : jubi)

Ondofolo Kampung Ifale, Jhonny Suebu membantah tuduhan pernah menerima uang Rp1 miliar untuk melakukan pembersihan atau landclearing lahan seluas 7 hektar yang menjadi lokasi pembangunan 300 unit rumah bantuan bagi korban banjir bandang Sentani.

Suebu menyatakan ia tidak pernah mengetahui nilai anggaran pembersihan lahan di Kemeri, Kabupaten Jayapura, Papua, itu.

Ondofolo Ifale, Jhonny Suebu menyampaikan bantahan tersebut di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (8/7/2021). Ia menyampaikan bantahan tersebut untuk menanggapi penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi tentang pembelian tanah di Kemiri yang menjadi lokasi pembangunan 300 rumah bantuan korban banjir bandang.

“Saya dan Pendeta Albert Suebu hanya memfasilitasi alat berat untuk mengerjakan pembersihan lahan tersebut,” ujar Jhonny Suebu.

Ondofolo Ifale : Anggaran Sewa Sudah Terbayar

Menurutnya anggaran sewa alat berat yang terdiri dari tiga buldozer dan tiga truk itu sudah terbayarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura secara langsung kepada pemilik alat berat.

“Tidak benar kalau kami menerima uang sebesar Rp1 miliar untuk pekerjaan pembersihan lahan itu,” katanya.

Jhonny Suebu membenarkan bahwa sejumlah warga Kampung Ifale menerima sejumlah uang dari pemilik alat berat.

“Yang kami terima dari pemilik alat berat [itu] ucapan terimakasih dan uang pembayaran para pekerja atau mandor yang setiap hari menjaga alat berat di lokasi kerja,” ungkapnya.

Albert Suebu juga menyatakan hal senada, bahwa ia dan Jhonny Suebu memang tidak pernah menerima uang senilai Rp1 miliar dari BPBD Kabupaten Jayapura. Menurutnya, semua uang itu sudah terbayarkan kepada pemilik alat berat, dengan nilai RP8,5 juta per alat berat per hari.

Baca Juga : Kondisi Covid-19 di Fiji Semakin Memburuk, Sektor Pariwisata Melesu

Selanjutnya ia mengatakan bahwa pembersihan lahan itu merupakan pekerjaan berat yang memakan waktu dua bulan, karena harus memindahkan banyak batu besar, menggali, menguruk, dan meratakan lahan sehingga siap untuk pembangunan.

“Dari bayaran alat berat itu, saya dan Ondofolo Ifale mendapatkan bagian sebagai ucapan terimakasih dari pemilik alat. Jadi, tidak benar kalau kami terima uang sebesar Rp1 miliar,” ucapnya.

Sekda Jayapura Membantah Jika Pemkab Melakukan Korupsi

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hokoyabi pada Selasa (6/7/2021) membantah tudingan bahwa ia atau Pemerintah Kabupaten Jayapura melakuan korupsi, penipuan, atau mark up harga dalam pembelian 7 hektar lahan di Ifale, Kemiri, itu.

Saat itu, Hikoyabi menjelaskan bahwa benar Pemerintah Kabupaten Jayapura membeli dua persil tanah seluas 7 hektar dari Lipiyus Biniluk. Kedua persil tanah itu dipilih untuk dijadikan lokasi pembangunan 300 rumah korban banjir bandang karena sudah bersertifikat.

Hikoyabi menyatakan masyarakat adat Ifale juga sudah ikut terlibat dalam pengadaan lahan itu, dengan penunjukan langsung masyarakat adat Ifale sebagai pelaksana land clearing atau pembersihan lahan di lokasi tersebut.

“Untuk land clearing, Rp1 miliar kami berikaan kepada Pak Ondofolo [Jhoni Suebu] dan Pak Albert Suebu. Pekerjaan itu ditunjuk langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura, sebagai penghargaan bagi Pak Jhoni Suebe selalu pimpinan adat setempat. Semua itu kami lakukan bagi kepentingan masyarakat adat, khususnya warga Kemiri dan Kampung Ifale,” kata Hikoyabi.

Hingga kini, penggunaan dana bantuan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura masih menjadi polemik, karena sejumlah pihak menilai pengelolaan dana itu bermasalah. Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan berunjuk rasa pada Jumat (2/7/2021), menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus untuk memeriksa pengelolaan dana itu.