Orang Tua Dari Mahasiswa ADIK Datangi Kantor DPRD Nabire
beritapapua.id - suasana pertemuan orang tua mahasiswa adik di kantor DPRD Nabire (foto : jubi)

Sekitar 30 orang tua mahasiswa dari peserta Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) mendatangi kantor DPRD Nabire pada Kamis, 6 Mei 2021. Orang tua datang atas upaya bentuk protes dan mempertanyakan terkait biaya yang tertunggak.

ADIK adalah program beasiswa kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Kemendikbud bertanggung jawab untuk biaya pendidikan para mahasiswa, sedangkan pemerintah daerah melaui dana Otonomi Khusus menanggung biaya pemondokan.

Akan tetapi, sejak 2019-2021 Pemkab Nabire, Papua sebagai sebagai penanggung jawab sudah tidak mengirimkan bantuan pemondokan bagi 340 mahasiswa tersebut. Akibatnya, orang tua mereka terpaksa menanggung beban biaya anak-anak mereka.

Para orang tua kemudian meminta bantuan Robertini Hanebora sebagai fasilitator untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD Nabire, Papua. Mereka berharap DPRD bisa mempertemukan Pemkab Nabire dengan orang tua mahasiswa.

Langkah tersebut para orang tua ambil untuk mendapatkan kejelasan dari Pemkab Nabire. Sebab beberapa orang tua mengaku telah mendatangi Bappeda, Dinas Pendidikan, hingga Sekda Nabire, namun belum mendapatkan jawaban yang pasti.

“Sebelumnya kami minta maaf, maksud kedatangan ini untuk mendapatkan penjelasan terkait biaya pemondokan anak-anak kami di kota studi,” kata Since Wosiri, salah satu orang tua mahasiswa dalam pertemuan dengan Pemkab Nabire dan DPRD Nabire di ruang Banmus DPRD Nabire tersebut.

Sebab, kata Since, para orang tua dari 340 anak tersebut kebanyakan tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama 2018 dan 2019, biaya pemondokan tidak dikirim, mereka pun kelabakan mencari biaya untuk anak mereka.

Biaya Pemondokan Berasal Dari Dana Otsus

Selain itu, biaya pemondokan tersebut berasal dari dana Otsus untuk Orang Asli Papua. Sehingga, harapannya anak setelah lulus kuliah nanti kembali untuk mengabdi di Nabire.

“Kami khawatir, kalau tidak diperhatikan, lalu anak kami tergiur dengan tawaran daerah lain, jujur anak saya sudah ditawarkan di Papua Barat, jangan sampai ini terjadi,” ujar Since yang anaknya sedang mengambil Jurusan Kedokteran di salah satu universitas di Sumatra tersebut.

Baca Juga : 3 Jenis Ikan yang Kaya Akan Omega 3

Sementara itu, Wakil Ketua DPDR Nabire, Mohammad Iskandar mengatakan bahwa para orang tua meminta pihaknya untuk memfasilitasi pertemuan antara orang tua para mahasiswa dalam program ADIK.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan jalan keluar terhadap keluhanan para orang tua mahasiswa.

“Kami sifatnya memfasilitasi pertemuan, sesuai aspirasi yang diterima, semoga kita mendapatkan jalan keluar dalam pertemuan ini sehingga terang-benderang apa kendalanya,” katanya.

Menurut informasi biaya pemondokan mengalami kendala, karena pengurangan anggaran sejak 2019. Nabire mendapatkan anggaran Otsus Rp100 miliar untuk beberapa belanja.

Namun pada pertengahan 2019, Pemkab Nabire menerima surat dari Pemprov Papua yang menyebutkan ada pemotongan dana Otsus untuk semua kabupaten dan kota. Dana yang dialokasikan menciut menjadi Rp45 miliar. Selain itu dana masih mengalami pembagian lagi untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 15 persen, dan 65 persen untuk bidang lainnya.

“Dengan pengurangan yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran maka dipersilahkan kepada dinas masing-masing untuk mendahulukan program prioritas,” kata Kepala Bappeda Nabire Maikel Danomira.

Rencananya setelah dua tahun tidak terbayarkan, pada 2021 mahasiswa akan menerima biaya pemondokan setelah rapat Bappeda Nabire dengan Pemprov Papua.