Pansus Otsus Papua Berharap Lembaga HAM Segera Hadir di Papua
beritapapua.id - Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (tengah) (dok. DPR)

Komarudin Watubun, Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua buka suara terkait lembaga HAM di Papua. Hal ini ia utarakan saat mengikuti Rapat Kerja Pansus Otsus Papua, Selasa (08/06/2021) di Jakarta. Saat rapat sedang berlangsung, Komarudin menegaskan pentingnya lembaga HAM di Papua.

Beliau berharap agar semua orang harus memberi perhatian yang serius dan cepat tanggap dalam menyelesaikan setiap kasus HAM di Papua. Kehadiran sebuah lembaga HAM, sebagai bentuk keseriusan yang besar. Untuk itu ia mendorong agar Papua segera membentuk sebuah lembaga HAM di Papua.

“Paling tidak itu sebagai tanda keseriusan kita dalam melihat masalah di sana. Secara simbolik, ini ada pengadilan HAM yang telah didirikan oleh pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan nantinya masalah peradilan HAM dan Komnas HAM akan menjadi perhatian serius oleh Pansus Otsus Papua, kendati Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus belum memuat pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

“Kebetulan Undang-Undang dalam pasal ini belum direvisi, mungkin ini menjadi perhatian serius masalah peradilan HAM, bentuk Komnas HAM di Papua, kan sekarang perwakilan saja kalau saya tidak salah,” tuturnya, Rabu (09/06/21).

Ketua Pansus Otsus Papua : Butuh Komitmen Bersama

Selain itu, ia juga menilai permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama. Agar tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia pun berharap dalam 20 tahun ke depan hal tersebut dapat terselesaikan.

Baca Juga : Toleransi di Mimika Bisa Menjadi Contoh Antar Umat Beragama

Sementara itu, Yan Permenas Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPR mengatakan hal yang senada terkait dengan pelanggaran HAM yang ada di Tanah Papua. Ia mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi di Papua adalah keprihatin kita bersama.

Ia juga mengharapkan secara khusus kepada yang berwenang dalam menangani kasus HAM. Agar pelanggaran HAM yang terjadi tidak terus terulang.

Selain ketua dan wakil, komentar yang sama juga anggota Pansus Otsus Papua DPR Habiburokhman ungkapkan. Ia menyatakan keprihatinannya kepada pelanggaran HAM yang seolah-olah berlomba menjadi semakin banyak kasus yang terjadi. Dan ia rasa kali ini memang perlu adanya lembaga HAM di Tanah Papua.