Pantau Aktivitas Pelabuhan, KSOP Sorong Buka Posko
Kepala KSOP Kelas I Sorong, Jece Julita Piris saat memberikan keterangan di Sorong, Rabu (28/04/2021) (foto : antara)

Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas I Sorong, Provinsi Papua Barat membuka Posko guna pemantauan aktivitas pelabuhan. Hal ini adalah salah satu bentuk antispasi adanya mayarakat yang melanggar larangan mudik Lebaran sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus covid-19.

Untuk itu kantor kesyabandar otoritas pelabuhan sorong membentuk posko terpadu. Agar mengantisipasi adanya penumpang yang melaksanakan mudik setelah tanggal 6 mei mendatang.

Posko terpadu yang terletak pada area pelabuhan laut sorong ini melibatkan beberapa instansi terkait. Hal ini untuk pemantauan dan pengendalian penumpang kapal laut, yang melakukan aktivitas angkutan penumpang selama pelarangan mudik.

Kehadiran posko terpadu di pelabuhan hanya akan memantau pergerakan kapal. Karena sebelumnya memang sudah ada pengendalikan aktivitas oleh KSOP, dalam pembatasan penjualan tiket penumpang.

KSOP Telah Siapkan Dua Titik Posko Terpadu

Ada dua titik posko terpadu yang telah KSOP siapkan, yaitu pada pelabuhan laut sorong dan pelabuhan penyebrangan menuju tempat wisata raja ampat. Kegiatan pemantauan di pelabuhan akan berlangsung hingga 25 mei mendatang.

Kepala KSOP Kelas I Sorong, Jece Julita Piris di Sorong, Rabu mengatakan bahwa pembuatan Posko pemantauan aktivitas mudik tersebut menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapan pemantauan dan pengendalian penumpang kapal laut (P3KL) dalam masa peniadaan Idul Fitri Tahun 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Dia mengatakan bahwa Posko pemantauan aktivitas pelabuhan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan bahwa aturan larangan mudik berjalan sesuai harapan pemerintah pusat.

Baca Juga : KPK Minta Pemkot Sorong Agar Tarik Pajak Usaha Galian C

“Ada dua Posko yakni satu Posko di pelabuhan besar Sorong dan satu lagi di Pelabuhan Rakyat. Posko terpadu itu telah dibuka untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sesuai aturan larangan mudik, kapal yang memuat penumpang umum tidak akan mendapatkan izin untuk berlayar antar provinsi. Dan hal itu akan berlaku sampai pada waktu yang telah ditentukan kecuali kapal pengangkut logistik.

Khusus kapal perintis yang melayani daerah-daerah terisolir di Papua Barat masih mendapatkan izin berlayar untuk melayani masyarakat apalagi mengangkut kebutuhan pokok.

“Kapal perintis masih bisa melayani antar kabupaten kota dalam provinsi. Kalau keluar provinsi tidak diizinkan,” ujarnya.

Ia berharap kepada seluruh instansi terkait agar bersinergi dalam dalam melakukan pengawasan demi pencegahan penularan covid-19 di Papua Barat maupun secara umum di Indonesia.z