Papua Barat bentuk Gugus Tugas Covid-19
beritapapua.id - Papua Barat bentuk Gugus Tugas Covid-19 - Media indonesia

Dalam rangka mengawasi Anggaran untuk penanganan Covid-19, Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat telah membentuk gugus tugas Covid-19 guna menjalankan pengawasannya. Gugus tugas Covid-19 ini akan bekerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dan jajaran Kejaksaan Negeri di Papua Barat. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran negara yang ada dari berbagai sumber, baik itu dari APBN, APBD maupun yang berasal dari Dana Desa.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Leonard Eben Ezer Simanjuntak,SH,MH menyatakan bahwa gugus tugas Kejati Papua Barat bertugas untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pengamanan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan refocusing kegiatan, relokasi anggaran negara, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN (termasuk dana otsus), APBD dan Dana Desa. Hal ini disampaikan Leonard dalam Konferensi Pers yang diadakan ruang media center Kejati Papua Barat pada hari Kamis 28 Mei 2020. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara efektif, efisien dan tepat sasaran di wilayah hukum Kejati Papua Barat.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah dikeluarkan. Lebih lanjut Wakil Kejati Papua Barat menerangkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan refocusing kegiatan, relokasi anggaran negara, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD dan Dana Desa untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Warga Magetan Usir Pendatang Pakai Meriam Bambu

Kejaksaan Tinggi Dituntut untuk Ikut Berperan Aktif

Kejaksaan tinggi dituntut bisa lebih berperan aktif dan mampu terlibat sepenuhnya serta turut menciptakan kondisi yang mendukung. Hal ini dilakukan melalui pengamanan dan juga pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMN serta BUMD. Kejaksaan tinggi juga diminta melakukan Percepatan optimalisasi perlaksanan pendampingan terhadap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMN serta BUMD baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam tugasnya, lebih lanjut Kejati akan melakukan koordinasi dan kerjasama dibantu oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Instansi terkait lainnya untuk pengawasan barang dan jasa pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta BUMN dan BUMD.