Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, akan mulai terlaksana di Provinsi Papua.
beritapapua.id - Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Papua saat menjalankan tugasnya, beberapa waktu yang lalu. (Foto: Cepos)

Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, akan mulai terlaksana di Provinsi Papua.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya menyebutkan penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan nasional, sehingga Papua akan ikut menerapkan kebijakan tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa baik gubernur maupun bupati/wali kota harus mengikuti arahan dan keputusan dari pemerintah pusat.

Marthen Kogoya juga menjelaskan bahwa penerapan penghapusan tenaga honorer tersebut sudah mulai terlaksana secara bertahap di wilayah Provinsi Papua.

Ia menjelaskan sejak tahun 2020 hingga 2022, pihaknya sedang memproses untuk pengangkatan honorer yang berjumlah 20 ribu orang khusus untuk Papua. Menurut data yang ada jumlah tersebut sudah termasuk guru-guru honorer yang ada di kabupaten/kota maupun Provinsi Papua.

“Sudah diakomodir di sana honorernya maupun nanti P3K guru, dimana tahun 2022 sudah diangkat. Sekarang SK P3K guru berjumlah sekira 700 hingga 800 SK yang sedang diproses di BKD,” kata Marthen.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi honorer sehingga pengangkatan honorer melalui P3K baik gubernur, bupati/wali kota dan juga instansi-instansi terkait. Sebab pemerintah pusat sudah menghapus kebijakan terkait adanya honorer mulai pada Tahun 2023.

20 Ribu Honorer Dalam Proses di Menpan

Marthen juga menyebut bahwa saat ini sebanyak 20 ribu honorer sudah dalam proses di Menpan. Jika mereka lolos akan dapat mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Setelah mereka ujian nanti akan proses penetapannya dan kami akan serahkan SK,” pungkasnya.

Baca Juga: BTM Resmi Melantik Bupati Mathius Menjadi Ketua Askab PSSI Kabupaten Jayapura

Secara terpisah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, pada dasarnya PGRI sangat mendukung keputusan pemerintah pusat.

“Kami mendukung terkait aturan tersebut bahwa tidak ada penerimaan tenaga honorer. Tetapi dengan catatan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru di semua jenjang pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui surat Menpan RB Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan keputusan tersebut per 28 November 2023 tidak akan ada lagi tenaga kerja Honorer. Dan rencananya tenaga honorer yang sudah bekerja dari 10 tahun akan diangkat menjadi tenaga kerja P3K.