Pasca Pengesahan UU Pemekaran, Kapolda Sebut Kamtibmas di Papua Aman Kondusif
beritapapua.id - Ilustrasi pemekaran wilayah Papua. (Foto: Istimewa)

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK, sebut pasca pengesahan UU Pemekaran Provinasi Papua, situasi kamtibmas di sejumlah wilayah Papua aman dan kondusif.

Hal ini ia ungkapkan usai Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Anggota dan PNS Polri Polda Papua Periode 1 Juli 2022 di Lapangan Apel Mapolda Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/7/2022).

Sebelumnya DPR RI dalam rapat paripurna telah mengesahkan UU Pemekaran Provinsi Papua di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Masing-masing UU Tentang Pemekaran Provinsi Papua Selatan, UU Tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan UU Tentang Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

“Dari malam kita tungguin para pejabat utama semua juga melek sampai pagi. Alhamdulillah, sampai pukul 03.00 WIT tadi saya cek ke Pak Direskrimum belum ada laporan-laporan signifikan terhadap gangguan kamtibmas pasca pensahan UU Pemekaran Provinsi Papua,” ujar Fakhiri.

Ia berharap kondisi di wilayah Papua bisa tetap kondusif dan aman untuk ke depan. Dengan begitu pembangunan di wilayah itu dapat berjalan dengan lancar.

“Jaga ketenteraman dan kedamaian, supaya apa yang sudah diputuskan negara ini bisa kita persiapan diri untuk membangun wilayah masing-masing tanpa ada konotasi atau pengkotak-kotakan wilayah adat, karena provinsi Papua ini bukan dibagikan untuk wilayah adat. Tapi untuk memperpendek pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya di wilayah masing-masing,” tegas Kapolda.

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Ia menyebut pemekaran itu sendiri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan di masing masing wilayah pemekaran.

“Jadi jangan disalahtafsirkan pemekaran ini untuk wilayah adat masing masing. Sekali lagi ini yang selalu saya ingatkan kepada semua pihak, termasuk pelaku politik,” tandasnya.

Baca Juga: Bupati Manokwari: Membangun Manokwari Harus Dengan Rasa Nasionalisme

Sementara itu, terkait masih ada upaya penolakan dari sejumlah oknum-oknum, kata Kapolda, itu biasa kan penolakan kan pasti ada oknum, baik yang mungkin karena berseberangan atau yang lebih khusus lagi, karena penentuan wilayah atau punya hubungan ke wilayah.

“Ini kan perlu kita secara maksimal semua tokoh politik untuk bisa sekali lagi saya ingatkan membuka diri, meninggalkan ego. Mari kita melihat Papua hari ini kedepan. Ingat sekali lagi maksud dari pemekaran ini untuk memperpendek pelayanan pemerintah, mempercepat kesejateraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing masing wilayah,” tukasnya.

“Jadi sekali lagi tinggalkan ego masing-masing. Jadi yang tolak mari kita dekati, supaya kita ajak untuk bagaimana membangun provinsi-provinsi yang sudah ada,” jelasnya.