Paulus Waterpauw Usulkan Kabupaten Sorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya
beritapapua.id - Penjabat Gubernur Papua Barat KOmjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw, M.Si bersama tim dari Papua Barat mengantar naskah akademik DOB Papua Barat Daya ke DPR RI di Jakarta. (Foto: Tim Media PJGPB)

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si mengusulkan Kabupaten Sorong menjadi ibu kota jika nantinya Provinsi Papua Barat Daya terbentuk.

Usulan tersebut ia sampaikan ke Komisi II DPR RI saat pertemuan di Jakarta, Senin (05/09/2022).

“Tentang lbukota dinamika sangat kuat karena yang lalu sudah ada konsep usulan di kota Sorong, hanya saja kita melihat luasan wilayah Kota Sorong hari ini sangat padat dan tidak memiliki lagi prasyarat kehadiran ibukota provinsi,” ujarnya saat bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI

Ia mengatakan jika Kota Sorong cocok sebagai kota industri perdagangan dan pantas menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih wilayah Kota Sorong juga menjadi pintu masuk hadirnya para pihak yang ingin berkolaborasi bersama pemerintah.

“Itu sudah sangat cocok dengan areal industri wilayah itu sehingga kita coba menghitung dengan wilayah kabupaten,” tambahnya.

Kabupaten Sorong Induk Pertama Pemekaran Daera Lain

Ia juga menyebut aspek lain adalah karena Kabupaten Sorong merupakan induk pertama dan telah memekarkan sejumlah daerah lain seperti Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

Dan Kabupaten Sorong sendiri berada tepat ditengah dengan luas daerah yang telah dipersiapkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan mencakup 100 hektar. Namun kata Waterpauw semuanya menjadi kewenangan pengambilan keputusan tingkat pimpinan di DPR Republik Indonesia.

Baca Juga: Sebanyak 10.316 KPM di Kabupaten Manokwari Menerima Bantuan Sembako Tahap III

“Sekarang ini dia siap untuk menyediakan lahan yang cukup besar 100 hektar untuk perkantoran dan fasilitas provinsi. Dari hitungan itu, termasuk khusunya dia ditengah dan kemana-mana terjangkau, itu diantaranya. Pendahulu sudah membahas itu sehingga saya pikir itu bagian yang juga saya menyampaikan apakah di Kota Sorong atau Kabupaten Sorong Aimas terserah dari pimpinan,” ujarnya.

Terlepas dari semua itu, Waterpauw mengaku senang dapat bertatap muka bersama Ketua Komisi II dan jajaran untuk berdialog.

Selain itu, ia juga berharap bahwa usulan yang datang dari masyarakat adat Bomberay dapat untuk ditampung oleh Ketua Komisi II dan jajarannya.

“Prinsipnya kami semua senang dan gembira atas waktu yang diberikan pada hari ini diterima langsung oleh ketua beserta seluruh anggota. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat adat Bomberay itu juga bisa ditampung,” harapnya.