Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berakibat Batalnya Kampanye
Beritapapua.id - Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berakibat Batalnya Kampanye - Kompas

Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berakibat Batalnya Kampanye – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan sanksi kepada pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2020 yang kedapatan melanggar protokol kesehatan selama tahapan pilkada. KPU juga menjelaskan bahwa akan memeberikan sanksi yang berbeda pada setiap tahapan.

“Tentu ada sanksinya tetapi itu kan di setiap tahapan itu kan berbeda-beda, misalnya bagaimana kalau di tahapan pencalonan, kami keluarkan dia nggak boleh daftar. Dengan melanggar protokol kesehatan misalnya, membawa masa yang banyak masuk ke dalam area pendaftaran,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman melalui youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9).

Arief mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan juga bersifat wajib dalam masa kampanye. Sanksi untuk pelanggaran pada masa kampanye adalah penghentian kegiatan kampanye.

“Termasuk pada saat kampanye, Bawaslu tambahan bisa lebih detail menjelaskan. Tentu dimulai dari kalau ada ketentuan tentang kampanye yang dilanggar, itu bisa diingatkan misalnya jaga jarak, ingatkan tolong jaga jaraknya,” kata Arief.

Arief menuturkan bahwa pelanggaran bisa sampai kepada tindak pidana selama ada tindakan yang memenuhi unsur pidana.

Baca Juga: Pemerintah Papua Barat Menyiapakan Tujuh Pejabat Bupati

Pidana Bagi Pelanggar

Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berakibat Batalnya Kampanye
Beritapapua.id – Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berakibat Batalnya Kampanye – Tirto

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, menyebut ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan pada paslon. Yaitu sanksi administratif dan pidana.

“Pada prinsipnya ada dua sanksi dalam tahapan Pilkada ini, sanksi yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana. Sanksi yang sifatnya administratif itu menjadi kewenangan Bawaslu dan juga bersama KPU,” kata Abhan.

Sedangkan untuk sanksi pidana, Bawaslu tidak akan menggunakan Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun mengacu kepada UU yang lain, seperti UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan juga KUHP.

“Terkait persoalan protokol kesehatan memang undang-undang pilkada tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Dalam protokol kesehatan ini yang sanksi administratif jatuh di PKPU tapi yang berkaitan dengan pidananya memang tidak diatur. Namun demikian dalam pilkada ini kan ada undang-undang lain di luar undang-undang Pilkada yang bisa diterapkan,” kata Abhan.

“Ini memang wilayah ada pidana umum menjadi kewenangan penyidik kepolisian, bisa Jaksa. Tugas Bawaslu adalah meneruskan persoalan ini kepada penyidik polisi, untuk bisa melakukan tindakan berikutnya,” tutup Abhan.