Pelintiran Informasi Soal UU Cipta Kerja
Beritapapua.id - Pelintiran Informasi Soal UU Cipta Kerja - Pikiran Rakyat

Pelintiran Informasi Soal UU Cipta Kerja – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengklaim banyak pelintiran informasi di masyarakat mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

“Banyak distorsi informasi di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataan,” kata Ida, dalam keterangan pers di kanal Youtube Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10).

Ida mencontohkan disinformasi seperti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja justru melindungi pekerja kontrak dengan memberikan kompensasi pada saat kontrak kerja berakhir.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan UU Cipta Kerja mempertahankan perlindungan hak bagi pekerja dan buruh alih daya. Ida mengatakan bahwa UU Cipta Kerja justru mewajibkan perusahaan alih daya terdaftar oleh pemerintah.

“UU Cipta Kerja memasukkan prinsip perlindungan hak bagi buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjanya masih ada,” ungkap Ida

Lebih lanjut, Ida juga menegaskan bahwa pemerintah telah melindungi hak-hak para pekerja dalam sebuah ekosistem investasi yang berkelanjutan.

“Undang-undang ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan dan perlindungan kepada tenaga kerja. Dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi,” tegas Ida.

Baca Juga: Airlangga: Banyak Hoax Soal UU Cipta Kerja!

Menkunham Minta Media Koreksi Disinformasi Soal UU Cipta Kerja

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta media massa ikut membantu dalam mengoreksi informasi yang simpang siur terkait UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Menurut Yasonna, ada upaya penyimpang-siuran informasi UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR.

“Jadi kalau ada penyimpangsiuran, bukan kesimpangsiuran tapi penyimpangsiuran, dapat kiranya dikoreksi. Dapat disampaikan secara benar dan proporsional. Kasihan rakyat kita kalau mengira ini seolah-olah adalah sesuatu yang sangat eksklusif,” kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (7/10).

Selanjutnya, Yasonna juga menjelaskan bahwa pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka. Masyarakat pun dapat mengakses lewat tayangan streaming. Ia menegaskan, DPR dan pemerintah telah membahas berbagai saran dan masukan publik.

“Pembahasannya sangat terbuka, walaupun relatif cepat tapi dibahas dalam panja melalui streaming. Masukan-masukan baik dari fraksi semua dibahas. Semua terbuka,” ujarnya.