Pembangunan Bandara Baru Untuk Tiga Wilayah Di Papua
beritapapua.id - Pembangunan Bandara Baru Untuk Tiga Wilayah Di Papua - jubi.co.id

Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan bahwa akan dilakukan Momerandum of Undestanding (MoU) terkait pembangunan bandara untuk tiga wilayah. Mulai dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Fakfak yang akan dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (12/2/2020) pukul 10.00 siang WIB. Seperti yang diketahui, Papua sedang mengalami masa pembangunan yang cukup signifikan. Tujuannya untuk mempermudah akses dan sarana transportasi demi kelancaran mobilitas yang berpengaruh pada banyak pembangunan, sektor kehidupan di Papua.

Hal ini diungkapkan gubernur ketika ditemui usai melakukan peninjauan lokasi pembangunan jembatan di Inggandi Beach bersama Wakil Menteri PUPR, Senin (10/2/2020).

Gubernur mengatakan dalam rangka Pembangunan Bandara Baru, Bandara Fakfak akan dipindahkan ke lokasi baru. Yakni ke Siboru dan Pegunungan Arfak akan dilakukan peningkatan untuk kapasitas sepanjang 1500 meter. Sementara untuk Bandara Rendani rencana akan ditambah 300 meter, namun tahun ini menurutnya Kememterian Perhubungan hanya menjawab 100 meter.

“Dari kementerian juga tahun ini akan melakukan pancang tiang dan akan melakukan penimbunan bandara  bagian laut untuk memperlebar jalan,” katanya.

Baca Juga: Beras, Sagu, dan Sawit Berkelit

Peranan Kepala Daerah dalam Rangka Pembangunan Bandara Baru

Kepala daerah baik gubernur dan juga bupati tugasnya adalah melakukan pembebasan lahan. Mereka Juga merelokasi masyarakat yang ada di sekitar tempat yang berdampak pada perpanjangan runway bandara nantinya.

“Termasuk untuk pelebaran jalan akan diperbesar, kami bersama teman- teman dari balai sudah melakukan survei yang mana nanti jembatan dipindahkan berapa meter ke arah laut dan dipantai sudah mulai ditimbun karena jalan nantinya akan kita rubah lewat pinggir laut, dan nanti semuanya bergabung di bandara,” tutur gubernur.

“Untuk warga yang terkena dampak tidak begitu saja kita geser, sudah ada 10 KK yang sudah kita relokasi ke rumah yang dibangun, sekarang ini kita tinggal menunggu data dari kabupaten  berapa banyak lagi yang akan digeser baru akan kita sediakan tempat yang layak untuk mereka,” tutup gubernur.

Pendataan ini penting sekali untuk dilakukan, mengingat aka nada beberapa warga yang terkena dampak. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan untuk menjadikan Papua lebih baik, justru malah menggusur rakyat dari rumahnya sendiri tanpa jaminan dan ganti rugi yang layak.