Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat Terkendala
Beritpapua.id -Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat Terkendala - Antara

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat Terkendala – Pembangunan sarana infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat terkendala adanya masalah status kawasan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Watipo di Manokwari, Selasa (17/11/2020) menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur di lima destinasi super prioritas di Indonesia.

John mengatakan bahwa lima destinasi pariwisata super prioritas tersebut meliputi Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang. Yang saat ini masih dalam progres, pengembangan. Selain itu, kebijakan anggaran infrastruktur sektor pariwisata dari kementerian juga akan diarahkan ke lima lokasi tersebut

Wamen PUPR menuturkan setelah proses pengembangan di lima destinasi tersebut selesai. Maka akan dilanjutkan Raja Ampat untuk masuk pada program pengembangan destinasi pariwisata super prioritas gelombang berikutnya.

John mengutarakan selain meningkatkan daya tarik wisatawan, ketersedian infrastruktur di Raja Ampat juga penting untuk mendorong peningkatan investasi. Sebab sektor Pariwisata tidak bisa hanya dengan mengandalkan keindahan alam. Namun harus ada pula daya dukung lain seperti infrastruktur hingga semua bisa berjalan.

Baca Juga: Pencopotan Baliho Bergambar Habib Rizieq

Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat Terkendala
Beritapapua.id – Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat Terkendala – Ekonomi Bisnis

Namun ada beberapa beberapa persoalan krusial yang membutuhkan sinergitas antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata Raja Ampat. Yakni terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur.

“Seperti masalah kepemilikan lahan yang merupakan tanah adat. Selain itu sebagian besar wilayah di Raja Ampat adalah kawasan konservasi. Ini butuh solusi bersama baik di pusat maupun daerah,” kata John Wempi Watipo.

Menurutnya untuk bisa membangun infrastruktur misalnya jalan, maka persoalan lahan harus tuntas agar tidak terjadi permasalahan dari sisi hukum. Maka dari itu, perlunya sinergi antara Kementerian PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Agar masalah-masalah terkait status kawasan dapat terselesaikan tanpa melanggar aturan.

Lebih lanjut, Wamen PUPR juga mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata Raja Ampat juga telah dibahas dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria. Bersamaan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra.