Pemerintah Akan Bersikap Tegas Atas Aksi Anarkis
Beritapapua.id - Pemerintah Akan Bersikap Tegas Atas Aksi Anarkis - Tribun

Pemerintah Akan Bersikap Tegas Atas Aksi Anarkis – Pemerintah akan menindak tegas massa yang berlaku anarkistis saat menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat konferensi pers pada Kamis (8/10).

“Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” ujar Mahfud, seperti yang dilansir dari Kompas TV.

Menurut Mahfud, pemerintah sangat menyayangkan terjadinya aksi anarkistis dalam menyampaikan pendapat. Aksi anarkistis tersebut meliputi, perusakan dan pembakaran fasilitas umum, melukai petugas dan juga menjarah. Menurutnya, tindakan ini sudah masuk dalam kategori tindakan kriminal.

“Tindakan itu jelas tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” kata Mahfud.

Ia pun memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas atas aksi yang telah menyebabkan kondisi rusuh dan ketakutan bagi masyarakat.

“Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” kata tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat saat menyikapi UU Cipta Kerja. Namun, perbedaan pendapat tersebut harus disampaikan secara damai.

“Sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum,” terang dia.

Baca Juga: Pjs Bupati Keerom: Dialog Untuk Penyelesaian Masalah

Lebih Baik Lewat Cara Yang Sesuai Konstitusi

Mahfud menegaskan bahwa demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja. Ia menyebutkan bahwa masih ada cara lain yang sesuai dengan konstitusi.

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa cara yang sesuai dengan konstitusi adalah melalui proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala daerah.

Selain itu, pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Bahkan, bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke mahkamah kosntotusi,” tegas Mahfud.