Pemerintah Harus Siapkan Rencana Pemberangkatan Haji Tahun 2021
beritapapua.id - Pemerintah Harus Siapkan Rencana Pemberangkatan Haji Tahun 2021 - Akurat.co

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Keputusan diambil karena Arab Saudi masih menutup akses jemaah haji dari berbagai negara akibat pandemi corona. Arab Saudi mencatat jumlah kasus terkonfirmasi corona sebanyak 91.182 kasus dengan jumlah yang meninggal sebanyak 579 orang. Tidak hanya ibadah haji, Arab Saudi pun sudah memberlakukan larangan ibadah umrah sejak bulan Februari lalu.

Kuota haji untuk Indonesia di tahun 2020 tercatat sebesar 220 ribu. Quota tersebut dibagi dengan pembagian 203.320 untuk haji regular dan 17.680 untuk haji khusus. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa pembatalan ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mungkin memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan bagi jemaah.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mulai menyiapkan rencana pemberangkatan haji tahun depan, apabila situasi sudah cukup aman untuk melakukan ibadah haji. Dilansir dari kompas, Bambang mengatakan, “Agar tidak terjadi antrian panjang daftar calon jemaah haji, sehingga perisapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah dapat dilakukan dengan lebih maksimal.”

Bambang pun menekankan agar rencana ini nantinya memuat regulasi pendaftaran calon jemaah haji yang telah disesuaikan dengan new normal. Bambang juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Karena pemerintah telah memprioritaskan keamanan dan keselamatan calon jemaah dengan membatalkan keberangkatan haji tahun 2020.

Baca Juga: Mark Zuckerberg Bakal Calon Presiden Amerika Serikat?

Prosedur Pengembalian Dana Haji

Pembatalan ini sendiri membuat banyak jemaah dari berbagai daerah merasa kecewa dan bingung, terlebih sudah banyak jemaah yang telah melunasi pembayaran.

Kementerian Agama membuka opsi bagi jemaah agar bisa menarik kembali dana yang sudah disetorkan. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, menjelaskan bahwa jemaah yang sudah melunasi biaya haji bisa mengajukan permohonan pengembalian dana ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama No.494 tahun 2020. Muhajirin menyebutkan, permohonan pengembalian setoran pelunasan biaya haji itu bisa disampaikan secara tertulis ke Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota tempat pendaftaran.

Dalam pelaksanaannya, peserta harus membawa dokumen asli bukti pelunasan setoran Bipih, buku tabungan asli yang masih aktif atas nama calon haji beserta fotokopinya, identitas diri beserta fotokopinya, serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Permohonan tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, maka pembatalan akan diproses. Untuk pengembalian dana pelunasan biaya haji akan memakan waktu kurang lebih sembilan hari.