Pemerintah Indonesia Resmi Larang Mudik Lebaran 2020
beritapapua.id - Pemerintah Indonesia Resmi Larang Mudik Lebaran 2020 - Detik

Pemerintah Indonesia Resmi Larang Mudik Lebaran 2020 – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran 2020 di tengah pandemic virus corona atau Covid-19. Pelarangan mudik ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Kebijakan tersebut diambil setelah sebelumnya pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi para pekerja di institusi pemerintahan yaitu aparatur sipil negara (ASN) dan juga jajaran anggota TNI ataupun Polri.

Lebih lanjut, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan serangkaian kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga mengklaim telah melakukan survey terkait dengan kebijakan pelarangan mudik tersebut.

Menurut Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dalam video konferensinya menjelaskan kebijakan pelarangan mudik akan berlaku efektif mulai hari Jumat tanggal 24 April 2020.

“Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020,” ujar Luhut.

Berdasarkan suveri yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang disampaikan Jokowi, ada sekitar 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi, oleh karena itu larangan mudik diberlakukan ke masyarakat umum.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi.

Baca Juga: Pandemi Menghebohkan yang sempat Melanda Dunia

Akan Ada Sanksi Bagi yang Melanggar Aturan Larangan Mudik

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, menegaskan bahwa aturan itu tentu saja dilengkapi dengan sanksi. Menurutnya, untuk menegakkan sebuah peraturan, maka perlu adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya pernyataan remsi dari pemerintah yang melarang mudik, tentu perlu ada sanksi bagi yang melanggar agar masyarakat tertib dan taat peraturan.

“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana,” kata Budi Setiyadi dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/20).

Lebih lanjut, ia menurutkan sanksi terhadap pelanggaran larangan mudik bisa mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” lanjutnya.