Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat
Beritapapua.id - Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat - Kompas

Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat – Pemerintah berupaya untuk mempercepat optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara maksimal untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang mana selama ini penyaluran Bansos tersebut terhambat karena beberapa faktor. Seperti kondisi data sebagian kabupaten/kota yang belum divalidasi karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Selain itu terdapat juga masalah terkait infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot. Adapun terkait penyaluran Bansos tersebut berupa sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT).

Mengutip dari Kompas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako. Dengan mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako melalui perubahan mekanisme penyaluran.

Muhadjir mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota Indonesia sudah menyalurkan BPNT secara non tunai lewat e-warong dari himpunan bank-bank negara (Himbara) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun sebagian bantuan tidak dapat tersalurkan dengan baik karena beberapa kondisi.

Sehingga perlu ada perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan perbaikan data penerima manfaat dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga: Pemprov Papua Ajak Masyarakat Beralih Ke Sagu

Pendistribusian Bansos Melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara

Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat
Beritapapua.id – Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat – Kompas

Untuk kabupaten/kota Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara. Sedangkan untuk kabupaten/Kota lainnya penyaluran secara tunai melalui PT Pos. Sehingga PT Pos menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong,” jelas Muhadjir.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM. Sisanya, kepada 206.813 KPM penyaluran akan langsung secara tunai dengan bantuan penyaluran dari PT Pos Indonesia.

“Dengan bantuan PT Pos ini, kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya. Ditambah dengan bantuan kerja sama dari pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran” ujar Hartono.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar dalam proses penyaluran bansos untuk Papua dan Papua Barat, khususnya bantuan secara tunai. Tidak hanya melalui PT Pos Indonesia. Namun, juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran bansos tersebut.