Pemerintah Papua Barat Menyiapakan Tujuh Pejabat Bupati
Beritapapua.id - Pemerintah Papua Barat Menyiapakan Tujuh Pejabat Bupati - Taburapos

Pemerintah Papua Barat Menyiapakan Tujuh Pejabat Bupati – Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan tujuh pejabat bupati. Yang untuk sementara akan menjadi pengganti bagi Kepala Daerah yang kembali maju pada Pilkada Serentak 2020.

Musa Kamudi selaku Asisten I (Bidang Pemerintahan) Setda Papua Barat menyebutkan menyebutkan sembilan daerah Papua Barat akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Dari sembilan daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada wilayah Papua Barat. Hanya ada Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana yang tidak memerlukan penjabat bupati. Sebab pada kedua Kabupaten tersebut, Bupati Kaimana dan Fakfak sudah dua periode menjabat sehingga tidak bisa maju kembali.

Adapun Pejabat Bupati tersebut adalah eselon II atau pejabat tinggi pratama pada lingkup Pemprov Papua Barat. Nantinya mereka akan bertugas pada tujuh kabupaten pada Provinsi Papua Barat. Yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat, dan Sorong Selatan.

“Bupati dan wakil bupati pada tujuh daerah ini kembali maju sebagai peserta pilkada. Oleh karena itu, mereka wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara ketika sudah ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati peserta pilkada.” Kata Musa mengutip dari Antara.

Terkait dengan izin cuti bupati dan wakil bupati, Musa mengatakan bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat akan mengeluarkan surat izin cuti tersebut sebelum 23 September.

“KPU akan menetapkan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 23 September. Dengan demikian, sebelum tanggal 23 September, surat cuti harus keluar. Pemprov mengupayakan sebelum 26 September penjabat bupati sudah dilantik oleh Gubernur,” Lanjut Musa.

Baca Juga: Disorda dan KONI Papua Pantau Kesehatan Atlet Selama Pandemi  

Surat Pemberitahuan Mendagri Terkait Cuti Kepala Daerah

Berdasarkan tahapan dan jadwal pilkada serentak, para kepala daerah yang akan kembali maju pilkada wajib melakukan cuti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat pemberitahuan bagi para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Melalui Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 bahwa gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota yang maju pilkada paling lambat 7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.