Pemerintah Papua Lakukan Pembahasan Kajian Otsus
Beritapapua.id - Pemerintah Papua Lakukan Pembahasan Kajian Otsus - Antara

Pemerintah Papua Lakukan Pembahasan Kajian Otsus – Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura menyerahkan hasil kajian terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe Rabu (16/9/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun akan segera melakukan pembahasan terhadap hasil kajian Otsus tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan dalam hasil kajian tersebut, ada tiga komponen yang disusun dalam draf Undang-Undang Otsus tersebut. Yakni meliputi pelaksanaan Otsus Papua, pemekaran Provinsi Papua, serta pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk selanjutnya dirumuskan sebelum dilanjutkan ke pusat.

Lebih lanjut, Enembe menyatakan pihaknya akan segera mempelajari kajian Otsus tersebut. Dan berharap sejumlah kajian dari para akademisi dan tim DPR serta pemerintah bisa memberikan solusi untuk Papua.

Enembe menambahkan bahwa berbagai persoalan terkait pelaksanaan Otsus Papua sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak serius menyikapi Rancangan Undang-undang (RUU) revisi UU Otsus Papua yang diajukan pada 2012.

Baca Juga: Kontroversi Ketika Ahok Menyebut Kadrun

Pendapat Dosen Universitas Cendrawasih Terkait UU Otsus

Pemerintah Papua Lakukan Pembahasan Kajian Otsus
Beritapapua.id – Pemerintah Papua Lakukan Pembahasan Kajian Otsus – Jubi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Prof Dr Melkias Hetharia mengatakan, mengenai pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otsus. Dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, maka akan dibentuk tim KKR yang akan dibentuk lewat keputusan presiden atau peraturan presiden melalui usul Gubernur Papua. Melkias menjelaskan hal tersebut yang sangat penting, pasalnya tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr Basir Rorohmana mengatakan revisi Undang-Undang Otsus oleh pemerintah pusat terbatas. Yaitu hanya berkaitan dengan ketentuan Dana Otsus Papua. Pilihan kedua, adalah melakukan revisi parsial, yang mengubah lebih banyak isi UU Otsus Papua. Namun perubahan itu tidak melebihi 50 persen dari isi UU Otsus Papua sekarang.

Menurut Basir, dengan adanya aspirasi berbeda, maka ada pilihan ketiga, Papua bisa melakukan revisi total dan menyeluruh atas UU Otsus Papua. Dengan tetap memperhatikan asas, tujuan, dan prinsip dalam UU Otsus Papua. Selain itu, pihaknya juga telah mengkaji pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Yang menggunakan pendekatan wilayah adat untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua. Karena ada lima wilayah adat berbeda, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Meepago, dan Anim Ha.