Pemerintah Rusia Tanggapi Negara-negara yang Memberikan Sanksi
beritapapua.id - Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Foto: AFP)

Berbagai negara telah memberikan sanksi terhadap Rusia akibat agresi militer yang dilakukannya ke Ukraina. Berdasarkan data yang ditampung PBB, setidaknya 400 lebih jiwa melayang dan 1,5 juta orang lainnya mengungsi ke negara tetangga.

Oleh karena itu hal tersebut membuat Vladimir Putin merasa negara-negara yang memberikan sanksi kepada negaranya tersebut telah mengecam Rusia. Sanksi yang diterima Rusia ada banyak macam, mulai dari pembekuan asset individu dan perbankan, pemutusan bank Rusia dari SWIFT, hingga larangan impor migas yang membuat harga minyak dunia melambung tinggi.

Sehingga Pemerintah Federasi Rusia telah merilis daftar negara yang dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat pada Rusia dan warganya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 kemarin.

Hal itu didasarkan karena pemimpin Rusia, Vladimir Putin, dalam pidatonya menyerukan bahwa negara-negara yang memberi sanksi pada Rusia, berarti ikut berperang melawan dirinya. Di samping itu Putin juga menyebutkan bahwa negara yang telah memberlakukan sanksi ke negaranya, sama saja dengan mendeklarasikan perang.

Daftar Negara Musuh Rusia yang Vladimir Putin Umumkan

Negara-Negara yang masuk ke dalam daftar yang dibuat oleh Pemerintah Rusia sebagai berikut:

  • Amerika Serikat
  • Kanada
  • Negara-negara Uni Eropa
  • Inggris, Ukraina
  • Montenegro
  • Swiss
  • Albania
  • Andorra
  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Monako
  • Norwegia
  • San Marino
  • Makedonia Utara
  • Jepang
  • Korea Selatan
  • Australia
  • Mikronesia
  • Selandia Baru
  • Singapura
  • Taiwan

Indonesia sendiri tidak berada dalam dalam list tersebut karena masih dianggap netral pada konflik di antara Rusia dan Ukraina ini. Meskipun demikian, dalam sidang PBB, Indonesia memberikan pendapatnya dan turut mengecam dan tidak setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina.

Baca Juga: Wabup Jayawijaya: Pendemo Harus Mematuhi Aturan Dalam Sampaikan Pendapat

Belum diketahui pasti tentang apa yang akan dilakukan oleh Rusia di bawah pemerintahan Putin terhadap daftar negara-negara tersebut. Namun sejauh ini Rusia terlah meminta perusahaan ataupun warganya untuk membayar hutang-hutang mata uang asing dengan bentuk rubel kepada kreditur luar negeri dari negara-negara dalam list tersebut serta jumlah setara dengan mata uang asing yang terhutang.

Pemerintah Rusia mengatakan bahwa debitur harus membuka rekening rubel jenis khusus dengan bank Rusia. Karena pemberlakuan aturan tersebut, pembayaran kredit Rusia mencapai lebih dari 10 juta ruber per bulannya.