Pemkab Sorong Telah Mencabut Tiga Regulasi Daerah
Kepala Bidang Hukum Setda Kabupaten Sorong Demianus Aru (foto : kumparan)

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sorong, Provinsi Papua Barat, telah mencabut tiga regulasi daerah. Regulasi tersebut adalah yang mengatur pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh milik masyarakat bagi investor yang hendak beroperasi pada wilayah tersebut.

Hal ini Kepala Bidang Hukum Setda kabupaten Sorong, Demianus Aru di Sorong sampaikan pada, Kamis (29/4) kemarin.

Ia mengatakan bahwa awalnya Pemkab Sorong punya tiga regulasi daerah. Regulasi itu menjadi dasar bagi investor yang beroperasi pada daerah tersebut dalam membayar ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh. Dalam regulasi itu pihak investor harus membayarkan ganti rugi kepada masyarakat.

Demianus mengatakan bahwa regulasi daerah tersebut pertama adalah Surat Keputusan Bupati nomor 75 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan 319 tahun 2009 tentang penetapan harga dasar tanaman tumbuh.

Kedua Surat Keputusan Bupati nomor 266 tahun 2007 tentang penetapan harga dasar tanah adat dan tanah garapan. Dan ketiga Surat Keputusan Bupati nomor 156 tahun 2011 tentang pembayaran ganti rugi tanah di daerah pertambangan minyak dan gas bumi.

Pemkab Sorong Mencabut Regulasi Yang Bertentangan Dengan Undang-undang

Ia menjelaskan bahwa dicabutnya regulasi itu sejak berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sebab, menurutnya regulasi yang pemerintah daerah buat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena pemerintah daerah mencabut regulasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Pemkab Merauke Siapkan Lima Unit Rusun Untuk Penginapan Atlet

Menurutnya, pengadaan tanah ataupun proses ganti rugi tanah milik masyarakat oleh investor sekarang ini mengacu pada undang-undang pengadaan tanah. Dan dalam prosesnya akan membentuk tim penilai independen untuk melakukan penilaian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibayar.

“Tim independen penilaian harga tanah ini, tentunya diatur oleh Badan Pertanahan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah kabupaten Sorong saat ini sedang mempelajari undang-undang pengadaan tanah tersebut. Hal ini untuk bisa melihat celah membuat regulasi turunan di daerah yang mengatur tentang pembayaran tanah dan tanaman tumbuh masyarakat.

Dalam hal ini memang sangat perlu mempelajari undang-undang pengadaan tanah tersebut. Jika memang ingin membuat regulasi turunan.