Pemkot Sorong Kebocoran Pajak Galian C Mencapai Rp 59 Miliar
beritapapua.id - Aktivitas pertambangan galian C di Kota Sorong (foto : inews)

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat menyebutkan bahwa sesuai hitungan teknis pajak galian c setahun bisa mencapai sebesar Rp60 miliar. Namun sejauh ini pajak yang pemerintah Kota Sorong terima hanya sebesar Rp1 miliar dan kebocoran mencapai Rp 59 miliar.

Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau di Sorong, juga telah memberikan tanggapan terkait dengan kebocoran ini pada, Senin (07/06/21). Ia mengakui bahwa pelaku usaha galian c daerah tersebut tidak memenuhi kewajiban dengan baik dalam menyetor pajak kepada pemerintah daerah.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Sorong hanya menerima Rp1 miliar pajak galian c dalam setahun. Sedangkan hitungan tim teknis pajak galian c bisa mencapai Rp60 miliar dalam setahun. Hal ini juga menjadi kebocoran pajak yang sangat besar.

Untuk saat ini ia belum mengetahui pihak mana yang melakukan kesalahan terkait dengan kecoboran pajak tersebut.

“Saya belum tahu kebocoran ini salah siapa. Apakah ini salah staf saya atau pengusaha yang bandel tidak membayar pajak,” ujarnya.

Minta Bantuan KPK Untuk Lakukan Pengawasan

Oleh sebab itu Ia meminta bantuan KPK Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap pajak galian c. Hal tersebut merupakan upaya supaya hal ini tidak terlulang kembali dan tidak ada kebocoran.

“Saya juga meminta bantuan KPK Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V untuk melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam hal menangani pajak daerah,” ujarnya.

Baca Juga : Anggota Satbrimob Polda Papua Barat Tewas Tertabrak Truk

Selain itu, Pemerintah daerah kota Sorong juga segera memanggil seluruh pelaku usaha pertambangan galian c daerah tersebut untuk duduk bersama membicarakan pajak galian c.

Lambert Jitmau juga menambahkan pelaku usaha yang tidak hadir dalam panggilan tersebut akan mencabut izinnya.

“Pelaku usaha yang tidak menghadiri panggilan, bandel, dan tidak patuh pada aturan akan dicabut izinnya,” tambah Lambert Jitmau.

Hasil peninjauan lapangan lokasi galian c di Kota Sorong, Senin (7/6) oleh Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria bersama instansi terkait lainnya ditemukan hampir semua pelaku usaha pertambangan galian c belum membayar pajak.