Pemkot Sorong Menunda Relokasi Pedagang Pasar Boswesen
Ilustrasi pedagang pasar (foto : istimewa)

Pemerintah kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat, menunda relokasi pedagang Pasar Boswesen ke pasar modern hingga selesai perayaan Idul Fitri. Hal itu Wali Kota Sorong Lambert sampaikan pada, Rabu 14/04/2021.

Ia mengatakan bahwa sesuai rencana awal relokasi pedagang Pasar Boswesen pada 19 April 2021. Namun itu menjadi pertimbangan karena bulan puasa Ramadhan sehingga pemerintah daerah menunda relokasi sampai selesai perayaan hari besar Idul Fitri.

Menurutnya, pedagang Pasar Boswesen mau tidak mau akan tetap pindah ke pasar modern yang lebih layak selesai perayaan Idul Fitri.

“Terkecuali pedagang ikan masih diberi toleransi untuk tetap berjuang di Pasar Boswesen hingga pasar ikan selesai dibangun barulah dipindahkan. Pedagang lainnya dipindahkan ke pasar modern,” ujarnya.

Pedagang Keluhkan Pungutan Liar ke Pemkot Sorong

Sementara itu, pedagang juga masih banyak yang keluhkan pungutan liar atau pungli saat Wali Kota Sorong ini Mengujungi pasar Boswesen.

Pedagang asli Papua menyampaikan kepada Wali Kota Sorong bahwa mereka harus membayar retribusi hingga satu juta rupiah yang tidak jelas peruntukannya.

Baca Juga : Mima Saina, Perempuan Jawa yang Dikenang Sebagai Pahlawan di Israel

Untuk menjawab keluh para pedagang, Wali Kota Lambert mengatakan bahwa pedagang setempat akan pemerintah pindahkan ke pasar modern yang lebih layak.

Ia mengatakan bahwa pungutan liar terjadi karena pasar tidak aturan yang cukup baik. Karena itu, pedagang pasar Boswesen terutama pedagang asli Papua akan pindah ke pasar modern yang lebih layak serta bebas dari pungutan liar.

Menurutnya, pasar modern pemerintah yang mengatur dan semua pungutan berdasarkan peraturan daerah. Dan oleh karena itu tidak akan terjadi pungutan liar yang memberatkan masyarakat.

Wali Kota menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat bukan untuk menyulitkan masyarakat.

Pemerintah mengatur hal tersebut adalah salah satu upaya agar masyarakat atau pedagang asli Papua memiliki tempat yang layak untuk berjualan.

Dengan ada upaya ini Wali Kota berharap bahwa masyarakat dapat mendengarkan apa yang pemerintah daerah atur. Karena hal ini pemerintah lakukan untuk kebaikan masyarakat.

“Semua pungutan di pasar modern diatur dalam peraturan daerah sehingga pedagang bebas dari pungutan liar,” ujarnya.