Pemprov Papua Akan Berikan Sanksi Bagi Masyarakat Yang Nekat Mudik
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, S.E, M.M (foto:reportasepapua.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan memberikan sanksi bagi pemudik yang nekat melanggar larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini untuk mencegah perluasan dan angka penyebaran Covid-19. Rencana itu Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal sampaikan usai memimpin rapat koordinasi masalah keamanan dan penegakkan hukum di Kota Jayapura, Senin (12/4/2021).

Tinal menyatakan akan ada sanksi tegas bagi masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik lembaran. Setiap orang yang mudik lebaran ke luar Papua tidak akan mendapatkan izin untuk kembali ke Papua dalam kurun waktu enam bulan.

“Jadi, kami minta tidak ada masyarakat yang keluar (Papua) dengan alasan apapun, untuk pergi dan lain sebagainya,” tegasnya.

Wagub Klemen Tinal mengatakan, keputusan larangan mudik ini segera akan sah dalam sebuah surat edaran Gubernur Papua. Dan akan mengsosialisasikan kepada 29 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua beberapa hari ke depan.

“Ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap ngotot memaksakan diri untuk mudik, yakni tidak boleh kembali lagi ke Papua dalam kurun waktu enam bulan. Artinya, kami minta tidak ada masyarakat yang keluar dengan alasan apa pun untuk pergi dan lain sebagainya,” ujarnya pula.

Pemprov Papua : Warga Tetap Menjaga Situasi Dengan Baik

Tinal berharap, semua warga untuk menjaga situasi dengan baik. Agar dalam Ramadhan ini umat muslim dapat berpuasa dengan baik dan juga dapat merayakan Idul Fitri dengan baik.

Baca Juga : Pemkot Jayapura : Tetep Jaga Prokes Selama Ramadhan

Menurut Wagub Klemen Tinal, larangan ini ada atas keinginan kuat pemerintah daerah untuk mengurangi angka penularan covid-19.

“Sebab dulu penularan covid-19 di sini tidak ada. Nah ini bermula dari masyarakat yang ikut kegiatan keagamaan di luar Papua. Pengalaman ini yang kami jadikan pelajaran sehingga mudik Lebaran kita putuskan dilarang,” katanya lagi.

Wagub Tinal juga menambahkan, pihaknya segera memerintahkan instansi yang berhubungan dengan moda transportasi udara maupun laut untuk bisa tegas dalam mengawasi arus keluar masuk orang.

“Sekali lagi nanti ada surat edaran gubernur yang diterbitkan. Sehingga instansi terkait bisa melakukan pengawasan bahkan eksekusi terkait surat edaran tersebut,” kata Wagub Klemen Tinal.