Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Tahun 2022 Pemerintah Papua Barat tengah berupaya membangkitkan gairah kemenderkaan di masyarakat, khususnya para pemuda di wilayah itu.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw saat memimpin apel pagi ASN di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat di Arfai, Senin (18/7/2022).
Dalam ini ia menjelaskan bahwa akan melibatkan para pemuda agar bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang akan digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Tahun 2022.
“Saya sedang mencoba untuk menggairahkan semangat warga masyarakat Kota Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi dalam menyongsong 17 Agustus 2022 dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang digelar menyongsong HUT ke-77 RI,” kata Waterpauw, Senin 18 Juli 2022.
Menurut Jenderal Purnawirawan Polri bintang tiga ini, program besar tidak artinya jika tanpa melibatkan masyarakat. Apalagi Pemerintah Papua Barat mendapat dukungan anggaran cukup besar dari negara.
“Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat dukungan anggaran cukup besar. (Namun) itu untuk rakyat bukan buat kita. Oleh sebab itu, libatkan rakyat apalagi menyongsong HUT ke-77 RI,” tutur Waterpauw di hadapan ASN, Honorer, serta pimpinan OPD.
Merasakan Kehadiran Pemerintah Papua Barat
Waterpauw menginginkan masyarakat, termasuk para pemuda merasakan kehadiran Pemerintah Papua Barat.
“Kita lihat yang sederhana kita buat, kita lihat bagaimana gairah dan semangat anak muda kita sekarang. Mama kita sekarang mereka senang dengan hadirnya pemerintah dalam melibatkan mereka dalam menyongsong HUT RI ke-77,” ungkapnya.
Baca Juga: Pangdam Kasuari Optimis Masalah Stunting di Papua Barat Dapat Teratasi
Pria kelahiran Fakfak ini berharap OPD atau Organisasi Perangkat Daerah di Papua Barat segera berbenah dalam menyambut HUT ke-77 RI. Sebab saat ini, pihaknya tengah mengimplementasi program-program yang sudah ada di dalam OPD.
“Ada banyak yang harus kita benahi, sehingga harus kita lakukan secara teratur. Kalau ada langkah-langkah, kebijakan yang mungkin tidak sesuai yang bertentangan dengan aturan saudara-saudara juga berhak menyampaikan, karena saya sendiri belum terlalu memahami tugas-tugas kedinasan di masing-masing OPD,” tuturnya.
