Pemprov Papua Barat Memperpanjang PPKM Level 3 di 11 Daerah
beritapapua.id - Akses keluar masuk Manokwari disekat ketat Polda Papua Barat selama PPKM Darurat. (foto : jubi)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di 11 daerah. Sedangkan di wilayah kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw akan menerapakan PPKM level 2. Pelaksanaan PPKM ini juga akan berlangsung sampai dengan 23 Agustus 2021.

Perpanjangan PPKM level 3 dan 2 di Provinsi ini berdasarkan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor: 440/06/Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021.

“Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2, 1, maka 11 daerah masih diperpanjang PPKM level 3 dan dua daerah yakni Pegunungan Arfak dan Maybrat menerapkan PPKM level 2,” kata Gubernur Papua Barat, Selasa (10/8/2021).

Gubernur Papua Barat menginstruksikan para kepala daerah untuk mengoptimalkan fungsi posko Covid-19 mulai dari tingkat desa hingga kelurahan. Dan khususnya ia menekan kepada 11 daerah PPKM level 3 dengan pembagian zonasi tingkat penularan virus Corona.

“Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan di daerah PPKM level 3 dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Gubernur Papua Barat.

Untuk pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran hanya boleh 25 persen yang bisa bekerja dari kantor WFO. Sedangkan untuk 75 persen bekerja dari rumah atau WFH.

Sektor Esensial Dapat Beroperasi 100 Persen Dengan Catatan

Ia mengatakan untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan penyedia kebutuhan pokok bisa beroperasi 100 persen. Namun Ia menegaskan bahwa sektor esensial yang tetap beroperasi 100 persen namun dengan catatan tetap ada pengaturan jam operasional dan kapasitasnya.

Instruksi Gubernur Papua Barat ini berlaku pula pada sektor transportasi dan pelaku perjalanan. Bagi pelaku perjalanan ke luar dan masuk daerah Papua Barat.

Baca Juga : Telkomsel Akan Bangun 15 Titik Jaringan 4G di Merauke

“Bagi pelaku perjalanan keluar Papua Barat wajib menunjukkan bukti pemeriksaan Rapid antigen dan Vaksinansi (minimal dosis pertama. Sementara penduduk yang bukan berKTP Papua Barat dilarang masuk, kecuali urusan urgent,” kata Gubernur.

Sementara itu, dokter Arnold Tiniap ahli epidemiologi di RSUD Provinsi Papua Barat mengatakan pelaksanaan PPKM di provinsi itu harus memiliki dampak pada penurunan kasus positif.

Ia juga berharap pelaksanaan tersebut bisa berdampak, untuk itu minta masyarakat juga bisa sadar dan ikut melaksanakan penerapa PPKM tersebut.

“PPKM harus berdampak. Masyarakat pun harus sadar bahwa virus Corona menyebar mengikuti pergerakan orang, bukan kendaraan atau barang,” ujarnya.