Pemprov Papua Belum Menyikapi Integrasi Program KIS, Apa Alasanya?
Pemprov Papua Belum Menyikapi Integrasi Program KIS, Apa Alasanya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sampai saat ini belum bisa menyikapi rencana integrasi program jaminan kesehatan Kartu Papua Sehat ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Y Flassy mengatakan hal tersebut setelah usai mengikuti rapat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat di Kota Jayapura, Rabu (17/3/2021).

“Kami belum bisa berikan jawaban terkait rencana itu. Saya sendiri belum mendengar langsung penjelasan dari deputi BPJS Kesehatan,” kata Flassy.

Flassy meminta pihak BPJS Kesehatan mengagendakan rapat yang akan Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan hadiri. “Kita masih menunggu pertemuan berikut bersama Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat. Karena jajaran BPJS yang hadir saat ini tidak bisa mengambil keputusan soal integrasi ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyatakan dalam rapat tersebut pihaknya sudah menyerahkan data orang asli Papua (OAP) kepada BPJS Kesehatan. Total jumlah penerima manfaat program jaminan kesehatan Kartu Papua Sehat mencapai 2.386.048 jiwa.

Baca Juga : Kapolda Papua Pimpin Kegiatan Pembukaan Vaksinasi Covid-19

“Data itu [adalah data orang asli Papua] yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan [atau NIK]. Tadi dalam rapat [juga] dibahas OAP yang belum ada NIK. Sebab, saat ini masih banyak OAP yang datang ke rumah sakit, tapi tidak bisa ditanggung oleh BPJS [Kesehatan] karena [tidak] memiliki NIK. Hal ini yang kami bahas tadi,” kata Haluk.

Pemprov Papua : Harus Ada Kebijakan Khusus Dari BPJS Kesehatan Untuk Papua

Ia berharap ada inovasi atau kebijakan khusus dari BPJS Kesehatan, mengingat Papua adalah daerah Otonomi Khusus. Kebijakan khusus itu penting agar seluruh masyarakat Papua mendapat hak pelayanan kesehatan yang sama.

“Kami tadi juga sudah sampaikan kepada BPJS [Kesehatan] untuk memberikan kekhususan. Itu menjadi perhatian Sekretaris Daerah. Intinya, sudah ada kerja sama, tinggal menunggu tindak lanjut saja,” ujarnya.

Asisten Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, dr Ariawan Budi mengakui pihaknya masih memperhitungkan beberapa hal mengenai proses integrasi program jaminan kesehatan Kartu Papua Sehat (KPS) dalam program jaminan kesehatan yang akan BPJS Kesehatan selenggarakan. Namun, pada prinsipnya BPJS Kesehatan sudah menerima data OAP dari Pemprov Papua.

“Data OAP sudah kami terima. Tapi, dari rapat tadi, masih akan dilihat lagi lebih dalam oleh seluruh instansi, agar nantinya integrasi KPS berjalan lebih lancar,” kata Ariawan.