Pemprov Papua Perlu Meninjau Kembali Penempatan Para Kepala OPD
Yansen Monim, ST, MT, Anggota komisi IV DPR Papua Bidang Infrasttruktur

Pemprov Papua Perlu Meninjau Kembali Penempatan Para Kepala OPD – Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur, Yansen Monim, ST, MT mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) perlu meninjau kembali penempatan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Yansen Monim, mestinya penempatan para Kepala OPD ini harus melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Oleh karena itu, legislator Papua ini meminta Sekda Papua sebagai pimpinan tertinggi, untuk ASN di Pemprov Papua sekaligus Baperjakat, untuk meninjau kembali para Kepala OPD yang ada.

“Jangan tempatkan orang yang disiplin ilmunya berbeda. Masa guru agama taru di Dinas Pekerjaan Umum. Terus guru taru di Keuangan. Padahal dengan dana yang begitu besar di provinsi ini mengalir dari pusat begitu banyak, tapi mereka tempatkan orang-orang yang salah. Akhirnya ya itu yang terjadi sampai sekarang ini masih kurang baguslah,” kata Yansen Monim baru-baru ini kepada sejumlah wartawan.

Gubernur Papua Selalu Berikan Petunjuk Kepada Kepala OPD

Ia berpendapat Gubernur selalu memberikan petunjuk kepada para Kepala OPD, tapi setelah itu mereka tak mengerjakan sesuai petunjuk Gubernur. Akibatnya, sebagaimana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua dari tahun 2013 masalah SK tenaga honorer hingga hari ini seperti tahun lalu bulan November 2020 Wagub Papua Klemen Tinal, membawa 29 Bupati dan Walikota bertemu Men PANRB, sekaligus membawa 12.000 sekian kuota tenaga honorer sebagaimana permintaan Pemprov Papua. Tapi Men PANRB malah memberikan 20.000 kuota tenaga honorer.

Baca Juga : Hengki Baransano Putra Papua Raih Sabuk Emas Tingkat Nasional

“Aneh to dari 12.000 lebih Men PANRB kasih tambah lagi jadi pas 20.000. Kenapa tak selesaikan 20.000. Tapi malah pergi lagi minta tambahan 40.000an jadi 60.000 tenaga honorer, tapi terus dikembalikan bikin ini sampai hari ini,” katanya lagi.

Mantan Kadia PU Provinsi Papua ini menyatakan, jika Pemprov Papua, Pemkab/Pemkot se-Papua dan Kemen PANRB bertemu kembali. Padahal sesuai perjanjian sesudah tanggal 15 Maret 2021 harus serahkan kembali ke Kemen PANRB.

“Kan tinggal serahkan saja apa yang susah,” bebernya.

Ia menambahkan, jika kerja sesuai petunjuk dan aturan yang jelas dan memberikan tempat yang benar kepada orang yang benar pekerjaan akan jalan.

“Ini karena tak tahu kerja dan penempatan orang kemarin bukan lewat Baperjakat,” tukasnya.