Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah menyiapkan draf Instruksi Presiden (Inpres) yang baru. Draft Inpres tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2021 di Bumi Cenderawasih secara abnormal.
Disorda Provinsi Papua, Alexander Kapisa, mengatakan Inpres baru ini lebih pada penegasan-penegasan terkait konteks penyelenggaran PON. Karena penyelenggaraan PON kali memang pada kondisi abnormal. Untuk Inpres Nomor 10 tahun 2017 dan Inpres Nomor 1 tahun 2020 dari sisi penegasan terhadap format penyelenggaran PON belum ada. Oleh karena itu pihaknya mengatakan harus perlu payung hukum yang baru.
Jika melihat kondisi pandemi seperti ini memang harus payung hukum baru terkait dengan PON yang akan berlangsung nantinya. Itu sendiri bisa menjadi bentuk upaya keberlangsungan PON XX itu dapat berjalan dengan lancar. Namun tidak lupa akan kondisi pandemi saat ini.
“Oleh karena itu, pemprov sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko MPK) sebagai leading sector,” katanya.
Pemprov Papua Masih Melakukan Diskusi Terkait Draft Inpres
Menurut Alexander, draft Inpres yang sedang diskusikan ini mengacu pada penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, sehingga aset-aset milik negara pasca PON nanti akan menyerahkannya kepada Pemda Papua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga : Pemkab Teluk Wondama Menetapkan Lima Sektor Pembangunan
“Selain itu, dalam draf Inpres baru ini. Pemprov juga akan mengusulkan biaya pemeliharaan dan perawatan venue-venue PON. Karena dibutuhkan payung hukum yang jelas ketika anggaran dipakai untuk perawatan venue PON nanti,” ujarnya.
Alexander juga menjelaskan, bahwa sudah melakukan perhitungan terhadap biaya perawatan venue bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) sehingga setiap tahun menganggarkannya pada APBD, karena setelah menyerahkan aset-aset milik negara itu maka langsung menjadi tanggungjawab Pemprov Papua dalam perawatan dan pemeliharaannya.
“Untuk itu, kami akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widido untuk mengeluarkan Inpres baru ini,” katanya lagi.
Ia juga menambahkan, bahwa hingga kini draft Inpres baru ini masih didiskusikan dengan kementerian terkait yang ada di Jakarta. Dan lebih lanjut akan menunggu hasil yang akan keluar nantinya.
