Penanganan KKB Harus Mengedepankan Otoritas Sipil
beritapapua.id - Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey (kiri). (foto : istimewa)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua, menyatakan, penanganan kelompok bersenjata (kelompok kirminial bersenjata/kkb) di Papua harus mengedepankan otoritas sipil.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan penyelesaian dengan cara-cara kekerasan, atau penggunaan senjata justru akan melahirkan masalah baru.

Sebab, dari perspektif HAM, penggunaan alat negara adalah cara paling terakhir. Misalnya dalam keadaan terdesak atau terancam.

“Otoritas sipil mesti di kedepankan untuk bernegosiasi dengan kelompok bersenjata,” kata Ramandey kepada Jubi, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, aparat keamanan mesti menggunakan pendekatan modern dan humanis. Karena ia menilai itu merupakan salah satu cara terbaik, dan menghindari munculnya masalah baru.

Apabila aparat keamanan tidak dapat berkomunikasi dengan KKB, dapat melibatkan pemerintah kabupaten, kepala distrik hingga kepala kampung.

“Kalau kelompok bersenjata (kelompok kriminal bersenjata/kkb) bisa didekati dengan otoritas sipil, misalnya pemda bisa berkomunikasi, sebaiknya tingkatkan komunikasi,” ujarnya.

Ketika ada kepala daerah yang ingin bertemu pimpinan KKB di wilayah, untuk kepentingan keamanan warga, para pihak terutama aparat keamanan jangan menaruh curiga.

“Para bupati juga, jangan pergi lalu kasi uang banyak, itu nanti bermasalah. Akan dianggap mendanai kelompok bersenjata,” ucapnya.

Baca Juga : Bupati Mimika Targetkan 175 Ribu Warga Dapat Vaksinasi

Mengutip dari Jubi bahwa satu di antara pegiat hak asasi manusia atau HAM di Papua, Theo Hesegem belum lama ini mengatakan, penyelesaian masalah dan penanganan KKB di Papua tidak mesti selalu mengedepankan penggunaan senjata oleh aparat keamanan.

“Cara kekerasan itu tidak ada mengadirkan perdamaian. Akan tetapi justru memperpanjang konflik,” ujar Hesegem.

Penyelesaian Masalah Harus Melihat Berbagai Aspek

Menurutnya, penyelesaian masalah yang terjadi Papua, tidak harus dengan cara kekerasan, karena masih banyak cara terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu ada juga beberapa aspek yang mesti jadi perhatian dalam penyelesaian masalah di Papua termasuk aspek HAM.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas aparat keamanan melakukan penegakan hukum. Selain itu, tugas aparat juga mengejar dan menangkap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

“Akan tetapi, upaya itu tidak bisa dilakukan serampangan. Sebab dapat berdampak pada jatuhnya korban dari warga sipil atau pihak yang terlibat,” ucapnya.