Penangguhan Penahanan dalam Kasus Ujaran Kebencian
beritapapua.id - Penangguhan Penahanan dalam Kasus Ujaran Kebencian - EDITOR.ID

Mahasiswa berinisial MHP alias Iss yang menjadi tersangka dugaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui media social akhirnya dikeluarkan dari ruang tahanan. Direktorat Reserse Kriminal (Distreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum dan pihak keluarga.

Penangguhan penahanan terhadapnya ini dikabulkan lantaran karena tersangka telah menyampaikan permohonan maaf dan menyesali perbuatannya. “Ada permohonan penangguhan yang disampaikan pengacara dan keluarganya,” Kata Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahhniel, di Semarang dikutip dari cnnindonesia.com.

Selain melakukan permintaan maaf atas kesalahannya pelaku juga menyesal dan berjanji selalu bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan kasus ujaran kebencian yang dilakukan Iss. Rycko juga melurusan anggapan pihaknya melakukan kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang terhadap Iss. Menurutnya sejak awal pihaknya juga mempersilakan tim kuasa hukum Iss jika ingin mengadukan tim penyidik yang menangani kasus tersebut.

Iss ditangkap saat berada di kosnya Laweyan, Surakarta karena ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Sebelumnya MHP melalui ponselnya memotret twit Presiden Jokowi dan diunggah pada akun Instagram pribadinya disertai kalimat “Entah apa dosa rakyar Indonesia sampai punya presiden laknat kayak Jokowi ini”

Atas perbuatannya itu MHP didakwa dengan Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga: Gaya Hidup Milenial, Semua Orang Bisa ‘Kaya’

Beda Penangguhan Penahanan dan Pembebasan

Penangguhan penahanan dan pembebasan dalam sudut pandang hukum sedikit berbeda, perbedaanya terletak pada syarat. Syarat tersebut yang merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedangkan dalam pembebasan dilakukan tanpa syarat.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

“(1). Atas permintaan tersangka atau terdakwa Penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud ayat (1).”

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

  1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
  2. Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
  3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Pembebasan diatur pada Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi”.

Serta Pasal 190 huruf b KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untu itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30”.

Jadi Penangguhan penahanan dan Pembebasan merupakan dua hal yang berbeda, dimana penangguhan penahanan dilakukan atas permintaan dari tersangka atau terdakwa yang disetujui oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Dengan syarat dan jaminan, sedangkan pembebasan terdakwa pada dasarnya tanpa syarat.