Peraturan Perpres Miras di Papua
Peraturan Perpres Miras di Papua, Bagaimana Sejarahnya?

Peraturan Perpres Miras di Papua, Bagaimana Sejarahnya? – Pada 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Perpres tentang Bidang Usaha Penanam Modal itu mencakup hal yang kemudian menjadi sorotan warga Indonesia, yakni,

“Untuk penanaman modal baru industri minuman keras mengandung alkohol dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” demikian tertulis dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Lebih lanjut tertulis bahwa penanaman modal yang berlangsung selain dari pada daerah tersebut perlu izin khusus. Investor harus mendapat penetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berdasarkan usulan gubernur.

Perpres tersebut menjadi ramai, baik bagi masyarakat Indonesia luar Papua maupun masyarakat Papua sendiri. Sebelum membahas pro dan kontra, mari kita telaah sejarah masuknya miras pada negeri Timur Indonesia ini.

Terkait kasus tersebut, Hari Suroto, Peneliti Balai Arkeologi Papua, setidaknya ada 2 teori hadirnya miras di Papua. Pertama, ia menyebut bahwa minuman keras pada Papua. sudah ada sejak zaman prasejarah. Mengutip dari Tempo, bahwa masyarakat Papua kerap membuat miras dari pohon aren, nipah atau pohon kelapa.

“Merekalah yang mengenalkan minuman beralkohol dan memberikan pengetahuan membuat minuman beralkohol hasil sadapan pohon aren, pohon nipah, atau pohon kelapa,” ujar Hari Suroto mengutip Tempo, Ahad (28/02/2021).

Hal ini yang melatarbelakangi banyak minuman keras tradisional pada masyarakat Papua. Misal, pada Suku Tehit, Teminabuan, Sorong, Papua, mereka biasa menyebut miras dengan sagero. Pada Nabire, minuman ini bernama bobo dan begitu pula pada wilayah lain.

Teori kedua yakni masuknya miras modern melalui peradaban Barat: Amerika, Belanda, dan Australia. Pada tahun 1944, tepatnya kala perang Pasifik, Jayapura menjadi markas militer komando pasukan Amerika. Kondisi tersebut yang menjadi sebab masuknya minuman keras modern dari Barat.

Pro dan Kontra Peraturan Perpres Miras

Baca juga: Mengapa Islam Melarang Minuman Keras?

“Tidak pernah dilibatkan (bahas Perpres Miras). MRP dengan tegas menolak Perpres tentang miras dan meminta kepada presiden segera cabut Perpres nomor 10 tahun 2021. Segera cabut!” kata Timotius, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), mengutip CNNIndonesia.com, Minggu (28/02/2021).

Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak Perpres Miras tersebut. Menurut Timotius selaku Ketua MRP, Perpres tersebut melenceng dari usaha sejumlah pihak. Ia menyebut para pemangku adat dan para tokoh-tokoh agama Papua selama ini sudah berusaha melawan pencegahan miras.
Timotius menyebut bahwa Gubernur Papua turut melakukan hal serupa. Lukas Enembe selaku Gubernur Papua telah mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Cenderawasih.

“Kami MRP yang mewakili rakyat Papua, lebih khusus rakyat Orang Asli Papua sangat menyesal dengan surat presiden terkait dengan penanaman modal miras di Papua tersebut,” ungkap Timotius.

Namun, ada juga pihak yang mendukung Perpres tersebut. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, misalnya. Ia menilai aturan tersebut mampu memboyong turis ke Papua.

“Itu kan banyak buatan lokal, melibatkan tenaga kerja yang banyak juga. Di Bali, Sababay Winery itu kan’ besar, kelas dunia. Kalau ditutup investor tidak mau datang,” ujar Agus, mengutip WartaEkonomi, Minggu (28/02/2021).

Kemudian, Ketua DPP NasDem Martin Manurung, menyebut Perpres tersebut mengungkap kearifan lokal. Ia yakin pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait keputusan tersebut.

“Selama ini memang banyak daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal berupa minuman khas yang beralkohol, seperti sopi, tuak, arak, dan lain sebagainya,” Ucap Martin Manurung, mengutip Detik, Minggu (28/02/2021).

Martin menambahkan Perpres ini mampu pendapatan daerah, dan lapangan kerja.

“Berdasarkan data UN Comtrade, nilai impor kita untuk minuman beralkohol jenis wine dan wiski saja di tahun 2018 mencapai kisaran US$ 28 juta. Kalau ada investasi di dalam negeri, tentu akan mengurangi impor, menambah pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.