Percepat Pembangunan Runway Rendani, Pemkab Manokwari Lanjutkan Pembersihan Lahan Tahap 2
beritapapua.id - Bupati Manokwari Hermus Indou pimpin langsung kegiatan pembersihan lahan untuk landasan pacu Bandara Rendani. (Foto: Klikpapua)

Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali melanjutkan kegiatan pembersihan lahan di Taman Ria, Kelurahan Wosi, Senin (24/1/2022). Pembersihan lahan ini merupakan kegiatan lanjutan untuk pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara (Bandara) Rendani, di Taman Ria.

Kegiatan pembersihan lahan (Land Clearing) itu sempat mengalami kendala karena ada warga yang melakukan aksi protes. Namun akhirnya pembersihan lahan itu kembali berjalan setelah Bupati menjalin komunikasi dengan warga.

Bupati Mankwari bersama Wakil Bupati hadir dalam proses eksekusi bersama sejumlah Pejabat Pemda Manokwari dan Pejabat Kepolisian di wlayah itu.

Bupati Manokwari Hermus Indou menjelaskan, pembersihan lahan tersebut merupakan kegiatan percepatan pembangunan landasan pacu Bandara Rendani.

“Land clearing yang kita lakukan hari ini oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan lanjutan dari kegiatan land clearing sebelumnya, untuk memastikan bahwasaannya kesiapan lahan untuk perpanjangan runway bandar udara Rendani siap untuk dilakukan,” ujarnya.

Pemerintah Pusat Menggelontorkan Dana Besar

Meski sempat ada penolakan oleh beberapa warga di lokasi terdampak pembersihan, pembersihan lahan tetap berjalan. Pasalnya pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran dalam upaya percepatan pembangunan perpanjangan landasan pacu tersebut.

“Tentu ini menjadi penting karena pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk perpanjangan runway, kita dikejar oleh waktu. Mingggu ini kita harap clear, dan selanjutnya pihak Bandar Udara Rendani Manokwari atau departemen perhubungan akan melanjutkan proses pembangunannya,” ujar Hermus.

Baca Juga: Jelang PSU Yalimo Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Gelar Pertemuan

Bupati Hermus mengakui, terdapat beberapa kendala dalam proses pembersihan lahan tersebut.

“Kendala di lapangan itu ada dan sudah biasa, beberapa pemilik objek tanah dan juga bangunan yang belum mau menerima pembayaran ganti rugi dari objek tanah dan bangunan itu, hak-haknya sudah di konsinyasikan di pengadilan,” ucapnya.

Jadi dengannya upaya ganti rugi tersebut semua masyarakat pemilik tanah atau bangunan yang terdampak tidak mengalami kerugian. Karena ganti rugi merupakan salah satu hak yang mesti warga dapatkan setelah pembersihan lahan.

“Kita pastikan tidak ada yang dirugikan, kita mohon kesediaan mereka untuk rela meninggalkan semua lahan dan bangunan yang ditempati untuk bisa dibersihkan. Sehingga kita memberikan keleluasaan kepada pihak kementerian perhubungan, UPBU untuk bisa mrlanjutkan pembangunan ini,” harap Hermus.

Bupati Hermus juga menyebut, hingga saat ini total yang sudah dibongkar mencapai 27 bidang yang sudah diselesaikan dan konsinyasikan.

“Sudah mecapai 27 bidang, dan ada 9 yang kita konsinyasikan, dan dalam waktu yang tidak lama menunggu putusan pengadilan untuk kepastian hukum dari sengketa itu sehingga mereka menerima hak-haknya,” tukasnya.