Perceraian di Amerika Bisa Bikin Bangkrut
Ilustrasi (foto : istimewa)

Bercerai memang merupakan pilihan jika dua pasangan sudah tak lagi bisa menemukan kecocokan. Namun, masalah yang mengikuti perceraian juga bisa membangkrutkan seseorang.

Kabar tak sedap menjadi sorotan gunjingan masyarakat internasional. Bill dan Melinda Gates, pasangan dermawan dikabarkan bercerai.

Perceraian pasangan yang selalu menjadi panutan karena minim berita miring ini, cukup mengejutkan dunia.

Seperti biasa kebiasaan netizen, segala sisi kehidupannya pun mulai dikulik untuk menjadi konten. Salah satunya? Masalah pembagian harta setelah perceraian adalah salah satu yang dibahas oleh netizen.

Seperti apa pembagian harta pasangan yang bercerai di Amerika Serikat (AS)?

Implikasi hukum keluarga di AS dan Indonesia memang berbeda. Perbedaan sistem hukum yang dianut menjadikan perbedaan ini cukup signifikan.

Di Indonesia, pembagian harta sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cukup jelas.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua harta yang didapatkan oleh baik pihak laki-laki maupun perempuan terhitung sejak perkawinannya, dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi ketika perceraian itu terjadi.

Pembagian 50%:50% merupakan pembagian yang wajib dan tidaak bisa ditawar. Di samping itu, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak hasil dari perkawinan, hingga anak itu berusia dewasa.

Namun, harta yang didapatkan di dalam perkawinan ini tidak termasuk harta waris maupun hibah. Meskipun salah satu pihak di dalam perkawinan mendapatkan warisan atau hibah pada saat masih terikat hubungan pernikahan, harta tersebut tidak bisa diikutkan dalam harta bersama atau gono gini.

Pembagian Harta Perceraian Indonesia Berbeda Dengan AS

Di AS, ada sedikit perbedaan dalam pembagian harta serta kewajiban suami setelah perceraian itu terjadi.

Meskipun pada intinya sama. Pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Namun di AS, pembagian harta setelah perceraian biasanya menganut sistem ‘kesepakatan’.

Kesepakatan ini merupakan ranah dari kuasa hukum masing-masing pihak yang kadang mengakibatkan salah satu pihak yang bercerai tidak mendapatkan apa-apa.

Kenapa? Karena sistem pengadilan yang menggunakan juri sebagai pengadil, maka jika kesepakatan tidak mencapai kesepahaman, maka jurilah yang akan menentukan kepada pihak siapa dengan nominalnya tersendiri sebagai pemenang.

Baca Juga : Tak Bisa Mudik Lebaran? Hati-hati Berpengaruh pada Kesehatan

Perbedaan lainnya adalah, meskipun kedua pasangan ini telah bercerai, suami selain harus menanggung tunjangan bagi anak, ia masih juga harus menanggung istrinya.

Tunjangan yang diberikan pun tergantung kesepakatan. Berbeda dengan Indonesia, dimana suami hanya menunjang anak, di AS, istri pun berhak atas tunjangan.

Tunjangan ini berlaku hingga si mantan istri melakukan pernikahan kembali dengan orang lain, barulah si mantan suami terbebas dari kewajiban tunjangan istri.