Perdagangan Manusia Di Indonesia
beritapapua.id - Perdagangan Manusia Di Indonesia

Perdagangan manusia atau Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas, serta disebut-sebut sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelaku perdagangan manusia pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Korban perdagangan manusia berasal dari berbagai lapisan masyarakat seperti orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situsi dan kondisi rentan. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus-menerus berjatuhan, bahkan masih mungkin akan terus bertambah.

Banyak yang menjadi sebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama perdagangan manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap  penawaran perkerjaan yang  mungkin dipakai untuk menipu atau menjebak mereka juga menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan manusia. Para korban tersebut akan dijebak dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip dengan perbudakan. Faktor Pendidikan juga menyebabkan perdagangan manusia, sebab orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian dan kesempatan kerja. Maka mereka lebih mudah di libatkan dalam perdagangan manusia karena mereka akan melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Penyebab selanjutnya adalah ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan peran perempuan dalam keluarga masih mengacu pada norma budaya yang menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu.

Baca Juga: CEO Ruangguru, Belva Devara Mundur dari Staf Khusus Presiden

Berbagai Bentuk Human Trafficking

Human Trafficking biasanya memiliki beragam bentuk, yang pertama adalah buruh migran. Di Indonesia, menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bentuk kedua adalah perdagangan anak, tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Bentuk ketiga adalah tindakan prostitusi, yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Bentuk lainnya adalah penjualan organ tubuh, biasanya dilakukan dengan menjual organ tubuh kepada seseorang yang menderita suatu penyakit fatal dan memerlukan donor, seperti gagal ginjal, donor mata dan berbagai donor lain.

Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh pada kehidupan korban, tidak jarang bahkan menimbulkan pengaruh yang berkepanjangan. Dari segi fisik korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit berbagai penyakit, karena resiko dari pekerjaan yang berdampak besar terhadap kesehatan. Sedangkan dari segi psikologis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apaa yang mereka alami bahkan kehilangan kesempatan dalam perkembangan sosial, moral dan spiritual. Dalam upaya menangani kasus perdagangan manusia ditemui sangat banyak hambatan. Seperti sindikat perdagangan manusia melihat peluang dan kelemahan yang ada memanfaatkan kekurangtahuan masyarakat. Selanjutnya Penegakan hukum kurang tepat, hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku.

Aturan Hukum Mengenai Human Trafficking

Perdagangan manusia telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam KUHP Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak. Serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain hukum positif, ada juga berbagai solusi untuk menanggulangi tingginya tingkat perdagangan manusia di Indonesia. Seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan sosial dengan memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin, memperluas tenaga kerja dalam negeri dengan fokus pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Solusi selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di setiap perbatas serta meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum dan berperan aktif untuk mencegah dengan cara melaporkan kasus perdagangan manusia yang diketahui kepada pihak yang berwajib.