Perkembangan dan Sejarah Konstitusi Indonesia
beritapapua.id - Perkembangan dan Sejarah Konstitusi Indonesia - Medium

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

  1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949: Undang-Undang Dasar 1945

Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak BPUPKI didirikan pada 29 April 1945 lewat persidangan pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan persidangan kedua pada 10-16 Juli 1945. Hingga akhirnya setelah kemerdekaan tepatnya pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Bahan-bahannya di ambil dari rancangan UUD yang di hasilkan oleh panitia perancang UUD, yang diajukan pada tanggal 16 juli 1945 di dalam sidang Pleno Badan Penyelidikan dan telah disetujui dengan beberapa perubahan yang terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan. UUD 1945 dikenal sebagai aturan pokok, sedangkan hal-hal yang perlu diatur untuk menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.

Baca Juga: Nestapa Perancang Lambang Negara Garuda Indonesia

  1. Periode 27 Desember 1949–17 Agustus 1950: Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur. Sampai Agresi Belanda pada 1947 dan 1948 yang mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 di Den Hag dan melahirkan Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS terbentuk atas usulan PBB, dengan mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia dengan Belanda yang dituangkan dalam sebuah dokumen pada 27 Desember 1949. Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian yaitu Mukadimah dan Batang tubuh, dengan Bentuk negara konstitusi RIS adalah serikat/federal dimana negara didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri dan bentuk pemerintahannya parlementer dengan kepala negaranya adalah presiden, dan kepala pemerintahannya perdana menteri.

  1. Periode 17 Agustus 1950–5 Juli 1959: Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama, mendorong dibentuknya suatu panitia bersama. Panitia ini yang menyusun rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan pekerja komite nasional pusat, DPR dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950. Karenanya, berlakulah undang-undang dasar baru pada 17 Agustus 1950. Dalam UUDS 1950 bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan kekuasaan negara berada ditangan pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer dimana kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Dimana mengaharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segara menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Sayangnya, majelis konstituante ini belum berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.

  1. Periode 5 Juli 1959–sekarang: Undang-Undang Dasar 1945

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945, Konstitusi ini belum pernah diubah untuk di sempurnakan. UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan dan  Aturan Tambahan, dengan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara dan kepala pemerintahan berada ditangan presiden.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dalam sidang Tahunan MPR. Yaitu tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi. Komisi ini bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945.

Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Amandemen UUD 1945 didasari oleh semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada. Ini tentunya dilakukan tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri.

Secara umum pokok Perubahan terdiri dari: Amandemen Pertama, Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat. Amandemen Kedua, Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Amandemen Ketiga, Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman. Amandemen Keempat, DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikandan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.