Permintaan Penambahan Waktu Pembahasan Otsus Papua
Beritapapua.id - Permintaan Penambahan Waktu Pembahasan Otsus Papua - TVR Parlemen

Permintaan Penambahan Waktu Pembahasan Otsus Papua – Permintaan perpanjangan waktu pembahasan Otsus (otonomi khusus) Papua datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Marthen Douw. Ia meminta penambahan waktu dalam pembahasan mengenai otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat seiring berakhirnya Otsus tersebut pada 2021. Dari yang sebelumnya dua bulan menjadi enam bulan.

Marthen merasa dua bulan bukan merupakan waktu yang cukup untuk membahas Otsus Papua. Yang mana Pemerintah memberikan waktu dua bulan itu melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yakni Akmal Malik. Dan setelah menemui Akmal Malik, Marthen meminta ada perpanjangan waktu untuk melaksanakan diskusi dan menyerap aspirasi rakyat Papua terkait perpanjangan otsus.

“Beberapa Minggu kemarin perwakilan DPR Papua datang untuk menemui Dirjen Otda di Kemendagri dan diberikan waktu hanya dua bulan. Apakah pas dua bulan menyelesaikan soal Otsus? Jadi saya minta kepada pimpinan dan komisi yang bersangkutan untuk membantu saya. Kalau bisa jangan dua bulan, mungkin enam bulan atau berapa bulan,” kata Marthen.

Baca Juga: Anjing Purba yang Hidup pada Pegunungan Papua

Otsus Papua Akan Berakhir Pada Tahun 2021

Pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat telah berjalan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otsus Papua dan Papua Barat ini berlaku selama 20 tahun sejak 2001 dan akan segera berakhir pada tahun 2021. Regulasi itu kemudian mengalami perubahan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi otsus itu wilayah Papua Barat.

Marthen beranggapan seiring berakhirnya Otsus Papua pada 2021 kehidupan masyarakat terus berkembang. Ada keinginan untuk memperpanjang Otsus Papua, tetapi ada juga aspirasi lain yang merasa Otsus Papua cukup dan tidak perlu lagi. Marthen juga mengajak agar para wakil rakyat yang duduk bersamanya dan mengambil peran dalam menangani masalah Otsus Papua.

“Tuntutan dari rakyat Indonesia Papua bahwa Otsus jangan ada perpanjangan, terus ada juga yang bilang perpanjang. Tetapi kalau kita diperpanjang marilah bertatap atau diskusi bersama Presiden Indonesia,” usul Marthen.

Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi kembali efektivitas penyaluran dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dana untuk dua daerah tersebut cukup besar. Pemerintah sendiri telah menetapkan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp7,8 triliun. Angka ini naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp7,6 triliun.